Naval Aviation Combat Simulator (NACS) Puspenerbal

Fixed wing simulator (photo : Puspenerbal)

Untuk mewujudkan keberhasilan misi Penerbangan TNI AL dan meningkatkan kemampuan personil dalam operasi maupun peperangan anti kapal selam Puspenerbal saat ini memiliki NACS (Naval Aviation Combat Simulator). Naval Aviation Combat Simulator (NACS) dibangun dan dikembangkan sebagai simulasi penerbangan sekaligus operasi taktis yang memiliki kemampuan peperangan laut meliputi peperangan permukaan atas air, peperangan bawah air dan udara.

Rotary wing simulator (photo : Puspenerbal)

Fungsi dari NACS yaitu fasilitas simulasi sebagai sarana pelatihan taktik pertempuran laut yang melibatkan Fixed Wing, Rotari Wing, Surface Ship danSubmarine guna melaksanakan latihan tim dalam proses pengambilan keputusan taktis, koordinasi antara Crew pesawat udara maupun unsur dalam satu pertempuran laut, sebagai sarana latihan prosedur taktik peperangan AKPA, AKS peperangan elektronika, latihan navigasi dan juga sebagai sarana latihan komunikasi efektif secara realistis dalam bentuk tim meliputi unsur kapal (kapal atas air dan kapal selam), unsur udara (Fixed Wing dan Rotary Wing) serta latihan penerapan doktrin taktis yang berlaku. NACS sendiri memiliki kemampuan scenario kampanye militer dan perang tunggal atau kombinasi peperangan, Anti Submarine Warfare (ASW), Anti Surface Warfare (ASUW), Anti Air Warfare (AAW), Electronik Warfare (EW),Counter Measure (CM) dan Mine Counter Measure (MCM). Untuk dapat mencapai keberhasilan operasi dan keselamatan, maka Penerbangan TNI AL telah mengembangkan sarana latihan di darat dengan menggunakan simulasi berupa flight training device sistem dalam bentuk operasi taktis penerbangan TNI AL.

Surface ship and submarine simulator (photo : Puspenerbal)

Dengan adanya NACS kedepan diharapkan dapat membentuk sumber daya manusia dalam meningkatkan kecakapan, penguasaan pengetahuan keterampilan tentang taktik perang laut bagi personel Penerbangan TNI Angkatan Laut sehingga mampu membentuk penerbang-penerbang yang handal dan professional untuk kemajuan TNI Angkatan Laut dalam menghadapi tantangan tugas dimasa mendatang

Industri Pertahanan Indonesia Sekarat

JAKARTA - Industri strategis Indonesia sekarat. Setelah 13 tahun reformasi bangsa, kondisi industri strategis termasuk bidang pertahanan malah semakin terpuruk. Lemahnya anggaran pertahanan memperburuk proses revitalisasi industri yang sebelumnya dicanangkan untuk go internasional pada 2015.

"Saat ini sepuluh industri strategis dalam keadaan sakaratul maut, padahal dulu pernah dalam kondisi maju," ujar Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, Mahfudz Siddiq, di sela-sela Rapat Dengar Pendapat Umum di Komisi I DPR, Senin (31/1).

Dia mengatakan, UU belum menjadi payung hukum yang kuat dalam revitalisasi industri statregis, salah satunya industri pertahanan, sehingga kondisinya sekarat. Padahal konsep revitalisasi tersebut bukan gagasan baru dan direncanakan akan mencapai hasil optimal pada 2015.

"Secara gagasan pikiran sudah dimulai oleh Pak Habibie yang referensinya jelas, doktrin politik Bung Karno. Maka kita undang untuk memberikan masukan pemikiran untuk kita masukan ke UU nanti," ujar Mahfudz.

Menurutnya, DPR ingin merancang strategi revitalisasi sebagai kelanjutan dari kebijakan sebelumnya yang sudah dibangun BJ Habibie.

Presiden ke-3 itu mengatakan, dirinya kecewa terhadap pemerintah yang menganaktirikan badan usaha milik negara (BUMN) di bidang pertahanan ketimbang perusahaan-perusahaan swasta. Menurutnya, perlu ada UU yang secara tegas mengatur BUMN.

"BUMN sakit dibiarkan mati. BUMN yang sehat dimatikan. Kalau swasta yang sakit disubsidi, yang benar saja, to?" seru Habibie di hadapan para anggota Komisi I DPR.


Pesawat N-250, perkembangannya terhenti akibat intervensi asing pada BUMN Nasional

Menurutnya karyawan industri pesawat terbang PT Dirgantara Indonesia sebelum reformasi berjumlah 15.651 orang, sedangkan saat ini tinggal 2.988 orang. Perusahaan yang telah menghasilkan pesawat Indonesia pertama itu, menurutnya, tinggal menunggu waktu saja hingga ditutup. Sama dengan penutupannya ketika masih bernama PT Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN) pada 2002.

Idealnya, ujar Habibie, industri strategis adalah industri yang bisa membangun bangsa. Bukan hanya industri yang dibangun dan dimanfaatkan untuk pertahanan. Revitalisasi, ujarnya, tidak akan cukup, jika hanya mengandalkan, anggaran pertahanan yang ada.

"Tidak akan cukup. Untuk operasional latihan saja, untuk terbang butuh biaya berapa. Kalau tidak cukup, lalu beli dari luar negeri saja? Yang benar saja. Kalau begitu, bagaimana mau mandiri? Katanya mau mandiri," tuturnya.

Habibie percaya, di antara 240 juta WNI, tidak mungkin tak ada orang yang memiliki kemampuan produksi setara dengan ahli di luar negeri. "Masak tidak ada 100 juta, 1 juta, atau bahkan 100 orang yang sama dengan orang- orang luar negeri?" ujarnya.

Senada dengan Habibie, anggota Komisi I dari Fraksi Golkar, Fayakhun Adriadi mengatakan, langkah lain yang perlu dikaji selain UU adalah matriks produksi alutsista. Menurutnya, Indonesia telah mampu memproduksi namun tetap masih mengimpor alutsista dari luar.

"Jangan sampai PT Pindad bisa membuat panser, tapi usernya, TNI, memesan dari luar. Sudah bisa membuat bom yang dicantelkan di pesawat tempur, tapi tidak satu pun bom terjual. Teknologi radar, negara ini negara besar yang miskin radar, kami yakin Indonesia sudah mampu membuat radar," ujarnya.

Habibie: Indonesia Harus Kuasai Teknologi Dirgantara & Maritim

JAKARTA - Pakar teknologi dirgantara yang juga mantan Presiden Prof BJ Habibie menegaskan, Indonesia harus menguasai dua teknologi utama yakni maritim dan dirgantara, apabila ingin menjadi bangsa yang besar.

Saat rapat dengar pendapat umum dengan Komisi I DPR di Jakarta, Senin (31/1), Habibie menuturkan bahwa gagasan itu berasal dari Presiden RI Soekarno yang saat itu menyatakan bahwa bangsa Indonesia harus menjadi bangsa besar dengan menguasai teknologi pembuatan kapal laut serta mampu menguasai, mengembangkan dan mandiri.

"Mandiri waktu itu belum dipakai, karena beliau (Soekarno) memakai kata berdiri, yaitu produk teknologi dirgantara," ujar Habibie.

Selanjutnya Habibie mengatakan bahwa komitmennya membangun industri dirgantara di Indonesia, bukan karena dipanggil Presiden Soeharto atau ingin menjadi menteri.

"Sebenarnya Pak Harto pun hanya melanjutkan penuturan dan keinginan Presiden Soekarno itu," ujarnya seraya menambahkan bahwa dirinya benar-benar ingin membangun dan mengembangkan industri pesawat di Indonesia, sementara posisi presiden yang pernah disandangnya itu tidak penting.

Dalam RDPU yang dipimpin Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq itu, Habibie mendefinisikan makna industri strategis sebagai industri yang bisa membangun bangsa dan industri itu bukan hanya dibangun dan dimanfaatkan untuk pertahanan saja.

Karenanya ia merasa prihatin ketika visi pembangunan teknologi yang dijalankan bangsa ini yang dicari bukanlah kemandirian, tapi yang dikejar hanya keuntungan sesaat. Menurut dia, kalau yang dicari hanya keuntungan sesaat saja, maka sama artinya dengan menjalankan "skenario VOC".

"Industri strategis terhenti perkembangannya karena tidak didukung dengan bantuan anggaran pemerintah. Karena dicari keuntungan dalam US dolar, kalau begitu ya bikin saja dagang. bikin saja pabrik perwakilan mereka (asing)," ujarnya.

Terkait dengan hal itu, Habibie mengartikan globalisasi itu sebagai pakaian baru untuk kolonialisasi. "Saudara, saya orang tua, tapi saya tidak buta. Saya harus katakan kepada anda, anda harus bangkit," ujarnya.

Hal lain yang juga memprihatinkannya adalah terbengkalainya Puspitek. Tempat itu, katanya, tidak lagi digunakan untuk laboratium uji teknik, tapi malah ada ide untuk dijadikan lapangan golf.

"Saya menantang, kalau berani dibuat lapangan golf, maka saya akan berdiri. Kita harus terus belajar. Kita tidak hanya belajar dari kebaikan tapi juga dari kesalahan, bagaimana agar tidak terjadi kesalahan lagi," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Habibie menyatakan bersyukur diundang DPR sebagai nara sumber untuk memberikan masukan dalam penyusunan RUU usul inisiatif DPR tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Industri Strategis untuk Pertahanan.

"Saya bersyukur hadir di sini sebagai pembicara, nara sumber, saya kira itu tepat, bukan sebagai mantan presiden. Saya malu kalau datang ke sini karena pernah memimpin bangsa Indonesia. Tapi kalau saya diundang ke sini, sebagai orang tua yang dikasihi oleh semua anak bangsa, maka saya bersyukur," ujarnya.