Menhan : Pengadaan Kapal Selam Perlu Pertimbangan Matang

 SURABAYA - Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menyatakan bahwa pengadaan kapal selam untuk memperkuat armada TNI Angkatan Laut tidak perlu dilakukan dengan terburu-buru.

"Mengadakan dan membangun kapal selam tidak perlu `grusa-grusu` (terburu-buru). Perlu pertimbangan yang matang," kata Menhan usai meresmikan KRI Banda Aceh-593 di Divisi General Engineering PT Pal Indonesia, Surabaya, Senin (21/3).

Pernyataan tersebut menjawab pertanyaan wartawan mengenai kepastian pemerintah melakukan pengadaan kapal selam guna memperkuat armada TNI-AL.

Menhan menjelaskan bahwa pengadaan kapal selam harus disesuaikan dengan kondisi geografis, terutama perairan laut di Indonesia dengan mempertimbangkan dua basis kekuatan TNI-AL di wilayah barat dan wilayah timur.

"Perairan di wilayah barat termasuk laut dangkal, sedangkan di wilayah timur tergolong laut dalam. Ini yang menjadi pertimbangan kami," katanya di atas geladak helikopter KRI Banda Aceh.

Ia optimistis PT Pal mampu membangun kapal selam. "Saat ini kita sudah menyaksikan semua bahwa Pal mampu membangun kapal jenis LPD. Oleh karena itu, kami yakin Pal mampu membangun kapal selam, meskipun secara bertahap, baik melalui `joint production` maupun `joint operation," katanya.


Model kapal Patroli Kawal Rudal (PKR) yang akan dibuat PAL & Damen

Pemerintah telah menetapkan bahwa pada 2014, kekuatan pokok sistem pertahanan nasional harus terpenuhi. "Sekarang ini memang belum. Tapi, kami sedang menuju ke sana," katanya.

Saat ini Pal sedang menjalani proses menuju pembangunan kapal jenis Perusak Kawal Rudal (PKR) bekerja sama dengan galangan kapal asal Belanda, "Damen Schelde Naval Shipbuilding". "Kerja sama ini lebih menguntungkan bangsa Indonesia karena nantinya proses pembangunannya di sini," kata Dirut PT Pal Indonesia, Harsusanto, dalam acara tersebut.

Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono menambahkan bahwa pembangunan PKR lebih rumit karena kapal tersebut tidak saja mampu melakukan pertempuran di permukaan, tetapi juga harus mampu melakukan pertempuran anti kapal selam. "Oleh karena itu kami mendukung upaya PT Pal agar PKR bisa dibangun di sini," kata mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) itu.

Serah Terima Kapal LPD KRI Banda Aceh-593

 SURABAYA - Menhankam Purnomo Yusgiantoro (tengah) didampingi Menteri BUMN Mustafa Abubakar (kanan) dan Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono (kiri) berada diatas deck KRI Banda Aceh-593 saat serah terima di PT PAL Surabaya, Jatim, Senin (21/3). KRI Banda Aceh merupakan kapal keempat jenis Landing Platform Deck (LPD) yang mempunyai LPD 125 meter dengan daya angkut 344 personel, tiga unit helikopter jenis Mi-2/Bel 412 di deck dan dua dihangar, dua unit LCVP, tiga unit howitzer dan 21 tank merupakan produksi PT PAL Indonesia untuk memperkuat armada laut TNI AL. FOTO ANTARA/M Risyal Hidayat/Koz/Spt/11

Militer Indonesia Belanja Alutsista, Tetangga Sebelah Panik

 

Adalah Menhan Purnomo secara lantang menyatakan pada event penyerahan 3 pesawat tempur Sukhoi SU-27 di Makassar tanggal 27 September 2010 lalu: Untuk membangun pertahanan negara membutuhkan anggaran yang cukup besar, namun besarnya biaya itu tidak semahal dengan kehormatan dan harga diri bangsa.  Negara yang besar harus didukung dengan pertahanan yang kuat agar bangsa ini tidak dirongrong, baik dari dalam maupun dari luar. Untuk membangun kekuatan udara NKRI, Indonesia akan melengkapi skuadron  tempurnya dengan 10 skuadron dengan kekuatan 180 pesawat tempur Sukhoi buatan Rusia untuk 10 tahun kedepan.

Statemen ini seperti petir di siang bolong  yang  membuat petinggi militer negara tetangga terutama Malaysia, Singapura dan Australia menjadi gerah dan gelisah.  Selama pekan-pekan ini semua situs militer dan forum militer di dunia maya berdiskusi hangat membahas pembangunan kekuatan militer Indonesia secara besar-besaran. Kalimat utamanya adalah kaget, ada apa gerangan, mengapa tiba-tiba, mau dibawa kemana hubungan kita (kata Armada Band), lalu mereka  mulai berhitung ulang dengan inventory arsenalnya.

Geliat perkuatan militer Indonesia secara terpadu mulai terlihat ketika kasus Ambalat pada tahun 2005 menghina harga diri bangsa oleh sebuah negara yang mengaku serumpun tapi arogan, Malaysia. Sesungguhnya itulah titik awal kebangkitan militer Indonesia bersamaan dengan tekad TNI menjadi tentara profesional pengawal NKRI dan tidak lagi terjun dalam dunia politik dalam negeri yang belum dewasa dalam berdemokrasi sampai saat ini.

Belakangan pembangunan kekuatan militer China, India dan Australia menjadi sebab utama mengapa negara kepulauan ini harus memperkuat tentaranya dengan arsenal modern. Menhan Purnomo mengatakan belanja alutsista Indonesia selama lima tahun ke depan berjumlah US$ 16,7 milyar atau setara dengan Rp 150 trilyun, sebuah angka yang fantastik yang mampu membangunkan rasa percaya diri bagi seluruh anak bangsa yang cinta NKRI.  Pemerintah oke, DPR  juga, apalagi kalau rakyat ditanya dijamin pasti setuju banget.  Soalnya selama satu dekade ini kalau bicara alutsista kesan dan pesannya mirip lagu nelongso, minim anggaran, terbentur anggaran, prioritas ekonomi, harus banyak puasa aparat TNI sambil mengelus dada. Sabar ya nduk, kata bapak kandungnya TNI, ya rakyat, ya pemerintah.   Nah sekarang TNI sudah berbuka puasa dan menunya sangat beragam, ada PKR, ada Sukhoi, ada Kapal Selam, ada Rudal, ada Panser, bermacam-macam dah.

Apa yang bisa dibelanjakan dengan duit 150 trilyun rupiah itu dalam lima tahun ke depan.  Pasti banyak dong dan plaza atau mall arsenal berbagai negara pada sibuk menjajakan diri untuk kerjasama, kerja bareng dan kerja repot menghabiskan dana segar dan banyak itu.  Namanya juga gula, pasti banyak semut berdatangan dengan wajah manis untuk kerja bareng memproduksi alutsista di tanah air atau menawarkan produknya yang terbaru.

Kalau kita berandai-andai, setidaknya inilah arsenal yang segera mengisi  depot-depot militer Indonesia sampai tahun 2015:

Alutsista Utama  TNI AU :

• 4 Skuadron (64 unit) Sukhoi
• 2 Skuadron (32 unit) F16
• 2 Skuadron (36 unit) Hawk100/200
• 1 Skuadron (12 unit) F5E
• 1 Skuadron (16 unit) Super Tucano
• 1 Skuadron (16 unit) Yak 130
• 2 Skuadron ( 36 unit ) UAV
• 4 Skuadron (64)Hercules
• 7 Batteray Hanud Area

Alutsista Utama Angkatan Laut :

• KRI  PKR Fregat  32 unit
• KRI Korvet  56 unit
• KRI Kapal Cepat Rudal 82 unit
• KRI Kapal Patroli  Cepat  87 unit
• KRI Kapal Selam 6 unit
• KRI logistik dan angkut pasukan  LPD, LST 48 unit

Kekuatan armada angkatan laut akan ditambah menjadi 3 armada yaitu Armada Barat berpusat di Tanjungpinang, Natuna dan Belawan, Armada Tengah berpusat di Surabaya, Makassar dan  Tarakan, Armada Timut berpusat di Ambon Merauke dan Kupang.  Kekuatan Marinir diproyeksi akan mencapai 60 ribu pasukan dan disebar diberbagai pangkalan angkatan laut.  Kekuatan persenjataan marinir meliputi 350 Tank BMP 3F terbaru, 175 Tank amphibi eksisting, 320 panser amphibi eksisting, 800 rudal QW3, 40 RM Grad, 75 Howitzer.

Alutsista Utama Angkatan Darat :

• Pasukan Kostrad  3 divisi
• Pasukan  Pemukul Kodam  150 Batalyon
• Main Battle Tank  200 unit ditempatkan di Kalimantan dan NTT.
• Panser Pindad  APC 540 unit  untuk batalyon infantri mekanis
• Panser Canon 320 unit
• Meriam dan Howitzer artileri  890 unit
• Roket NDL  720 unit
• Tank dan Panser eksisting berjumlah 750 unit.
• 20 Heli tempur Mi35
• 26 Heli angkut Mi17
• 95 Heli tempur jenis lain
• 1300 Rudal anti tank
• 60 Hanud titik dengan rudal terbaru
• 700 Rudal strategis Pindad-Lapan

Angkatan Udara dan Angkatan Laut adalah yang terbesar menyerap alokasi anggaran alutsista mengingat banyaknya alutsista yang dibangun dikembangkan dan dibeli dengan teknologi terkini.  Pembuatan 10 PKR light Fregat yang sedang dibangun PT PAL setidaknya menghabiskan dana  US $ 2,5 milyar.  Pembuatan 4 kapal selam ditaksir menghabiskan dana US $2 milyar.  Tambahan skuadron tempur Sukhoi dan F16 berikut arsenalnya diprediksi menyerap anggaran US $ 6 milyar.

Angkatan Udara akan menempatkan skuadron-skuadron tempurnya di Medan   (1 skuadron F16), Pangkal Pinang  (1 Skuadron Sukhoi) dan Madiun (2 Skuadron Sukhoi).  Eksisting  yang sudah ada 1 Skuadron Sukhoi di Makassar, 1 Skuadron F16 di Madiun, 1 Skuadron F5E di Madiun, 1 Skuadron Hawk di Pekan Baru dan 1 Skuadron di Pontianak.  Dengan masuknya arsenal baru terjadi pergeseran lokasi skuadron, Tarakan mendapat 8 SuperTucano dan 8 Hawk, Malang 8 SuperTucano, Yogya 16 Yak130.   Skuadron F16 di Madiun digeser ke Kupang dan F5E digeser ke Biak dan Timika.

Membaca peta arsenal ini saja jiran sebelah terutama Malaysia, Singapura dan Australia dijamin berkeringat apalagi jika lima tahun ke depan sudah menjadi kenyataan, bisa-bisa tak bisa tidur mereka. Namun bagi sebuah negara besar seperti NKRI, wajar saja diperlukan alutsista dalam jumlah besar untuk mempertahankan harga diri dan kehormatan bangsa, agar negara lain tidak terus menerus meremehkan kekuatan pengawal republik kita.  Yang jelas dalam pembangunan kekuatan milter ini semuanya ditujukan untuk mempertahankan kedaulatan NKRI dari ancaman pihak manapun, setidaknya mereka akan berhitung ulang jika ingin melecehkan teritori Indonesia.

Semua alutsista Tahun 1980 Akan Diganti ke Bawah

Tank ringan AMX-13 akan diganti dengan tank ringan jenis baru dan juga MBT (photo : Kaskus Militer) Ringan Tank AMX-13 akan diganti tangki jenis dan Artikel Baru Ringan dan Baru Juga MBT (Foto: Kaskus Militer)

NGAMPRAH, (PRLM).-Sekitar 60 persen alutsista (alat utama sistem persenjataan) Kavaleri, seperti panser dan tank, tergolong sudah tua. NGAMPRAH, (PRLM) .- Sekitar 60 persen alutsista (alat sistem persenjataan Utama) Kavaleri, tangki Pembongkaran dan panser, Sudah tergolong tua. Modernisasi dilakukan secara bertahap hingga 2014 nanti untuk mendukung sistem pertahanan negara agar menjadi lebih mumpuni dan setara dengan negara-negara lain. Modernisasi dilakukan Secara bertahap hingga 2014 Nanti untuk mendukung sistem pertahanan Negara agar-agar menjadi lebih mumpuni dan KAS Artikel Baru Negara-Negara lain.

“Semua alutsista buatan tahun 1980 ke bawah akan diganti. "* Semua alutsista buatan years 1980 akan diganti ke Bawah. Bukan karena sudah tidak berfungsi lagi, tapi karena kita membutuhkan persenjataan modern yang canggih agar minimal dapat sejajar dengan negara-negara lain,” kata Brigjen TNI Burhanudin Siagian, Komandan Pusat Kesenjataan Kavaleri (Pussenkav) Komando Pendidikan dan Latihan (Kodiklat) TNI AD, di sela-sela kegiatan pengobatan gratis sebagai bagian dari rangkaian perayaan hari ulang tahun ke-61 Pussenkav, Jumat (4/2), di Pusat Pendidikan Kavaleri (Pusdikkav), Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Bukan KARENA Sudah regular tidak berfungsi Lagi, TAPI KARENA Kita membutuhkan persenjataan Yang Canggih modern minimal agar-agar dapat sejajar Artikel Baru Negara-Negara lain, "kata Brigjen TNI Burhanudin Siagian, Komandan Pusat Kesenjataan Kavaleri (Pussenkav) Komando Pendidikan dan Latihan (Kodiklat) TNI AD, di sela-sela kegiatan pengobatan gratis sebagai Name of Dari rangkaian perayaan hari ke-61 years perlu memprogram ulang Pussenkav, Jumat (4 / 2), di Pusat Pendidikan Kavaleri (Pusdikkav), Padalarang, Kabupaten Bandung Barat.

Menurut Siagian, akibat banyaknya alutsista yang telah berumur, selama ini prajurit Kavaleri tidak bisa menggelar latihan bersama dengan negara-negara lain, termasuk negara-negara tetanggal di wilayah Asia Tenggara. Menurut Siagian, akibat banyaknya alutsista Yang telah berumur, selama Suami Prajurit Kavaleri regular tidak Bisa menggelar latihan Artikel Baru Bersama Negara-Negara lain, termasuk Negara-Negara tetanggal Wilayah di Asia Tenggara. “Tidak usah ditutup-tutupi. "Regular tidak ditutup-tutupi usah. Kita memang masih tertinggal, termasuk dari segi penganggaran. Kita Memang Masih tertinggal, termasuk Dari Segi penganggaran. Inilah yang ingin kita kejar secara bertahap,” ucapnya. Inilah Yang Ingin Kita kejar Secara bertahap, "ucapnya.

Alutsista baru bagi Pussenkav nantinya tidak melulu didatangkan dari luar negeri. Baru alutsista BAGI Pussenkav nantinya regular tidak Melulu didatangkan Dari Luar Negeri. Sebagian di antaranya dipasok dari Perindustrian Angkatan Darat (Pindad). Sebagian di antaranya dipasok Dari Perindustrian Angkatan Darat (Pindad). Apalagi sekarang Pindad telah mampu memproduksi angkutan bersenjata kanon. Apalagi sekarang Pindad telah memproduksi Kanon Mampu angkutan bersenjata.
Merayakan ulang tahun ke-61, Pussenkav menggelar berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat, di antaranya pembuatan tanggul penahan banjir sepanjang 500 meter di Bojongsoang, Kabupaten Bandung, perlombaan Pramuka, pengobatan massal, dan sunatan gratis. Merayakan perlu memprogram ulang ke-61 years, Pussenkav menggelar berbagai kegiatan Masyarakat Yang melibatkan, di antaranya pembuatan penahan Banjir Tanggul Sepanjang 500 meter di Bojongsoang, Kabupaten Bandung, perlombaan Pramuka, pengobatan massal, gratis dan sunatan. Ribuan warga terlibat dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Ribuan Warga terlibat kegiatan-kegiatan KESAWAN tersebut.

Dede (48), salah seorang warga Desa Jayamekar, Padalarang, bersyukur bisa mengikuti pengobatan gratis. Dede (48), salah seorang Warga Desa Jayamekar, Padalarang, bersyukur Bisa mengikuti pengobatan gratis. Ia sakit di pergelangan tangan kirinya yang sudah diderita bertahun-tahun dapat sembuh. Ia sakit di pergelangan Tangan kirinya Yang Sudah bertahun-years diderita dapat sembuh. “Moga-moga saja saya berjodoh di sini sehingga sakit di tangan ini bisa segera sembuh,” katanya. "Moga-Moga berjodoh otonashi Saja di Sini sehingga sakit di Tangan Suami Bisa Segera sembuh," katanya. (A-165/kur) (A-165/kur)

KRI Clurit-641, Kapal Jenis KCR-40 Diluncurkan Di Batam

BATAM – Industri shipyard di Batam mengukir sejarah baru. Jumat (4/2) kemarin sebuah kapal perang jenis Kapal Cepat Rudal (KCR) diluncurkan setelah setahun dikerjakan. Yang membanggakan kapal berkecepatan 30 knot itu sepenuhnya dikerjakan putra-putri bangsa.

Menurut kepala dinas pengadaan TNI AL Laksamana pertama TNI Suryo Djati Prabowo, sebagian besar material kapal perang tersebut di produksi di dalam negeri. Kapal ini dinamai KRI Clurit-641. “Ini satu-satunya kapal cepat rudal di Indonesia buatan galangan local di batam” ujarnya disela-sela peluncuran kapal dengan panjang 44 meter itu di pabrik pembuatnya, PT.Palindo Marine Industry, Tanjunguncang.

Peluncuran kapal KCR-40 berbahan baja-alumunium ini menandai sejarah baru industry perkapalan di Batam. “Dengan keberhasilan ini kita tunjukkan pada dunia bahwa kita mampu membangun dan mengembangkan alutsista secara mandiri di dalam negeri”, ungkapnya.

Kapal yang sepenuhnya di buat di Palindo tersebut dilengkapi sistem persenjataan modern (Sewaco/Sensor Weapon Control), diantaranya meriam caliber 30mm enam laras sebagai sistem pertempuran jarak dekat (CIWS) dan rudal anti kapal buatan China C-705.



Komandan Lanal Batam, Kolonel Laut (P) Iwan Isnurwanto mengatakan, KCR 40 terbuat dari baja khusus pada bagian lambung. Baja bernama High Tensile Steel itu diperoleh dari PT.Krakatau Steel. Untuk bagian atas kapal menggunakan bahan alumunium alloy yang memungkinkan stabilitas pada kecepatan tinggi.

Kapal dengan sistem pendorong fixed propeller lima daun itu juga dilengkapi dua unit senapan mesin caliber 20mm di anjungan kapal. Meskipun telah diluncurkan, KCR 40 belum resmi diserahterimakan ke TNI AL karena masih harus menjalani beberapa tahap pengujian (sea trial). “Setelah semua test dijalani, kapal akan segera masuk jajaran operasional TNI AL,” ujar Suryo.

Anak bangsa yang berada dibelakang proses pengerjaan KCR ini menurut Direktur Palindo, Hermanto, berasal dari Institute Teknologi Surabaya (ITS). “Desain dan pengembangan di tangani sejak awal oleh putra-putri bangsa dari ITS”, ujarnya.

KRI Banda Aceh Akan Lengkapi Armada TNI AL

LPD ke-4 KRI Banda Aceh dalam penyelesaian (photo : mastekhi)

TEMPO Interaktif, Jakarta - TNI Angkatan Laut tahun ini akan memiliki satu lagi kapal perang jenis LPD (Landing Platfrom Dock), yakni KRI Banda Aceh. Kapal perang pengangkut pasukan dan barang itu akan melengkapi koleksi kapal perang TNI AL setelah pekan lalu meresmikan kapal perang pertama buatan dalam negeri, KRI Banjarmasin.

Dikatakan oleh Kepala Staf TNI AL, Laksamana TNI Soeparno, pembuatan dua kapal perang itu dimaksudkan untuk meremajakan deretan kapal perang yang dimiliki TNI AL, yang umumnya merupakan kapal perang buatan Amerika Serikat yang sudah berusia lanjut.

"Sudah selayaknya kita ganti. Penggantiannya itu diupayakan yang buatan kita. Buktinya kita sudah buat oleh PT PAL dua (unit kapal), dan sudah dicoba," kata Soeparno dalam konferensi pers di Mabes TNI AL, Cilangkap, Selasa (25/1). Kapal-kapal baru itu akan diuji coba untuk keliling perairan Indonesia.

Seperti halnya KRI Banjarmasin, KRI Banda Aceh merupakan kapal perang buatan dalam negeri, yakni oleh PT PAL, Surabaya. Harganya diperkirakan sedikit lebih mahal dari biaya pembuatan KRI Banjarmasin sebesar Rp 365 miliar. Proses pembuatan dilakukan sepenuhnya di PT PAL.
Kepala Dinas Penerangan TNI AL, Laksamana Pertama TNI Tri Prasodjo mengatakan, kendati kontraktor utama pembangunan KRI Banda Aceh adalah Korea Selatan, tapi proses alih teknologinya dipastikan hampir seratus persen di PT PAL. "Cuma tenaga ahlinya ada yang dari Korea," ujarnya.

Prasodjo menilai wajar jika biaya produksi KRI Banda Aceh sedikit lebih mahal daripada KRI Banjarmasin. Sebab, selain disebabkan sub kontraktornya dikembangkan di dalam negeri, waktu yang diperlukan dalam proses pembuatannya juga agak lama. "Lalu masih ada material-material yang masih harus didatangkan dari Korea. Tapi mahalnya juga nggak seberapa," kata dia.

Menhan : Idealnya Indonesia Perlu 180 Pesawat Tempur

JAKARTA - Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan keputusan untuk menerima hibah pesawat tempur F16 dari Amerika belum final namun demikian pemerintah masih melakukan pertimbangan yang tepat terutama pengalokasian anggaran antara beli dan hibah.

“Kita memang memerlukan pesawat ini, karena kesiapan pesawat yang ada sangat minim. Apalagi seluruh wilayah nusantara memang kesulitan,” katanya di Jakarta, Kamis (27/1).

Menurut Purnomo, kesiapan pengamanan udara seluruh nusantara, di bawah 30 pesawat tempur perharinya. Perhitungan ideal untuk Indonesia diperlukan 180 pesawat tempur per hari atau 12 skuadron. “Singapura dengan wilayah yang tidak begitu besar memiliki F-16 tiga skuadron. Australia punya 80 pesawat F-18,” katanya.

Purnomo mengatakan bahwa pengalaman perang Trikora, yang dapat menggetarkan itu karena kekuatan laut dan udara kuat. “Kita berencana membeli 6 pesawat F-16 (@60 juta dollar). Jika kita alokasikan untuk meretrofit 24 pesawat hibah, maka akan masih menguntungkan,” katanya.

Menhan lebih lanjut menjelaskan, alasan Amerika menawarkan hibah F16 kepada Indonesia karena pesawat tersebut termasuk dalam pesawat dikonservir dalam mengurangi anggaran pertahanan Amerika Serikat dan bersamaan dengan kedatangan pesawat F-22 (KFX).

“Pesawat F16 yang ditawarkan AS masih bisa terbang waktu dibawa ke Arizona. Jam terbangnya masih sekitar 4 ribu sampai 5 ribu jam terbang. Masih sekitar 20 sampai 25 tahun bisa digunakan,” tuturnya.

Sementara itu, Kasau Marsekal TNI Iman Sufaat menjelaskan awalnya dari surat TNI AU 2009. Dijawab pada 2010 bersamaan dengan kunjungan Kasau ke Kasau Amerika mengungkapkan Thailand pernah mendapatkan 30 unit F16. Hibah ini gratis. Namun Block 15 dan block 25 perlu diupgrade lagi karena avioniknya sudah tua.

“Untuk upgrade satu pesawat 10 juta dollar. Barunya 60 juta dollar. Operasionalnya sudah terbukti di Timur Tengah. Keunggulannya teruji. Maintenance gampang daripada Sukhoi. Kita juga sudah biasa merawat F-16,” kata Kasau.

Imam mengatakan, anggaran 6 pesawat block 52 akan lebih menguntungkan dengan mengambil 24 pesawat F-16. Jika di upgrade ke block 32 akan lebih baik dari block 52. “Yang Program F-16 tidak mengambil anggaran Sukhoi,” ujarnya.

Dia menambahkan pesawat tempur F5 juga akan tetap diganti. Sukhoi pun yang enam belum ada alokasinya. “F-16 yang kita punya pun akan diupgrade ke block 32. Untuk biaya pemeliharaan. Satu jam terbang hanya 70 juta. Sedangkan Sukhoi 500 juta dan peralatannya cukup rumit,” ungkapnya.

Menurut dia Retrofit satu tahun 8 pesawat. Akan sangat menguntungkan dan mempercepat pemenuhan MEF. Untuk Sukhoi ada anggaran 84 juta dollar.

Kepastian Hibah F-16 Belum Dapat Jawaban AS

YOGYAKARTA - Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Imam Sufaat mengatakan, kepastian hibah pesawat tempur F-16 dari Amerika Serikat kepada Indonesia masih menunggu jawaban negara adikuasa itu.

"Kami berharap segera ada jawaban mengenai hal itu," katanya di sela rapat pimpinan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Udara (AU) di Akademi Angkatan Udara (AAU) Yogyakarta, Senin (24/1).

Ia mengatakan, pihaknya telah mengajukan permintaan kepada Amerika Serikat (AS) terkait dengan hibah 24 pesawat tempur F-16 pada 2009, tetapi hingga kini belum ada jawaban dari negara adidaya itu.

"Belum adanya jawaban dari AS kemungkinan karena banyak negara yang juga mengajukan permintaan hibah pesawat tempur F-16. Mereka juga ingin mendapatkan hibah pesawat tersebut," katanya.

Oleh karena itu, menurut dia, pihaknya melakukan pendekatan khusus kepada pihak yang berwenang di AS agar permintaan Indonesia mengenai hibah pesawat tempur F-16 disetujui dan direalisasikan secepatnya.

Ia mengatakan, TNI AU juga berencana membeli pengganti pesawat OV-10 Bronco, helikopter, dan pesawat angkut, karena ada dana tambahan percepatan pengadaan alat alutsista sebesar Rp4 triliun.

"Dana tambahan tersebut selain digunakan untuk pengadaan alutsista juga dipakai untuk perawatan dan pembelian suku cadang alutsista. Hal itu sesuai dengan program perencanaan strategis pembangunan TNI AU 2010-2014," katanya.

TNI AU Siap Lakukan Penyelidikan

Terkait dengan munculnya lingkaran besar yang muncul di areal pesawahan Dusun Rejosari, Sleman, pada Minggu (23/1) TNI AU menyatakan siap jika diminta meneliti dan menyelidikinya.

"Kami akan menunggu perkembangan lebih lanjut. Jika diminta untuk terjun meneliti fenomena itu, kami siap melaksanakannya," kata Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Imam Sufaat di sela rapat pimpinan TNI AU di Akademi Angkatan Udara (AAU) Yogyakarta, Senin.



Menurutnya, jika melihat bentuk lingkaran besar yang muncul, itu kemungkinan besar tercipta oleh teknologi canggih.

"Fenomena tersebut memang bisa dimungkinkan oleh bekas jejak pendaratan UFO, karena banyak orang yang meyakini makhluk luar angkasa itu ada. Namun, kekuatan dan kemampuan kita mungkin belum mampu menjangkau teknologi makhluk asing tersebut," katanya.

Ia mengisahkan, saat dia bertugas di Madiun, Jawa Timur, pernah mendapat laporan ada makhluk asing berupa cahaya biru dengan kekuatan tinggi, tetapi tiba-tiba menghilang.

"Waktu itu masih pagi, tetapi ada kilatan cahaya aneh yang kemungkinan juga akibat teknologi tinggi, dan banyak orang yang meyakini fenomena itu adalah UFO," katanya.

Lingkaran besar di pesawahan Dusun Rejosari itu diketahui warga pada Minggu (23/1) usai hujan dan angin kencang di kawasan tersebut.

Beberapa warga meyakini lingkaran besar itu bekas pendaratan pesawat UFO dari planet lain, sementara lokasi penampakan diduga UFO itu terus dipadati warga yang ingin melihat fenomena langsung fenomena itu.

RI-Korea Akan Perluas Kerjasama Industri Pertahanan

Kerjasama industri pertahanan akan mencakup antara lain pembangunan tank, panser, kapal patroli serta pesawat tempur. (photo : Deagel)

RI- Republik Korea Akan Tingkatkan Kerjasama Industri Pertahanan

Jakarta, DMC - Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Jumat (21/1), menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Republik Korea HE Kim Ho-Young, di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta. Kedatangannya kali ini adalah untuk menyampaikan dua hal yaitu mengenai kunjungan utusan khusus Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono yang akan bertemu dengan Pemerintah Republik Korea dan persiapan mengenai konten kerjasama industri pertahanannya.

Dubes Republik Korea mengharapkan diadakannya pertemuan antara pihak Republik Korea dengan Kementerian Pertahanan RI dan TNI sebelum utusan khusus Presiden RI bertemu dengan Pemerintah Republik Korea untuk menindaklanjuti kemungkinan kerjasama ini.

Sementara itu Wamenhan Sjafrie Sjamsoeddin menjelaskan bahwa berdasarkan laporan dari Sekjen Kemhan mengenai hasil dari pertemuan antara Presiden RI dengan Presiden Korea pada akhir tahun kemarin. Informasi tersebutlah yang mendorong Kementerian Pertahanan untuk proaktif berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Perekonomian tentang agenda yang menjadi fokus pertemuan tersebut.

Kementerian Pertahanan sampai saat ini masih membahas hasil pertemuan kedua pimpinan negara tersebut dengan Kemenko Perekonomian mengenai pembicaraan tentang kerjasama industri pertahanan dalam pertemuan tersebut. Menhan Purnomo Yusgiantoro mengharapkan hasil pertemuan antara kedua Kepala Pemerintahan tersebut dapat direalisasikan sesegera mungkin.

Pada akhir tahun yang lalu Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Republik Korea mengadakan pertemuan tingkat tinggi yang didalamnya membicarakan beberapa hal penting diantaranya kerjasama industri pertahanan antara kedua negara. Dan kedatangan Dubes Korsel kali ini adalah untuk mengetahui tindak lanjut upaya peningkatan kerjasama industri pertahanan kedua tersebut.

Kerjasama industri pertahanan ini antara lain pembangunan tank, panser, kapal patroli serta pesawat tempur. Yang dibicarakan oleh Presiden RI kepada Presiden Republik Korea sebenarnya sama dengan keinginan Wakil Menhan yang diungkapkan sebelumnya yaitu peningkatan kerjasama strategis di bidang industri pertahanan. Saat menerima Dubes Republik Korea, Wamenhan didampingi Kepala Badan Ranahan Kemhan Laksda TNI Susilo dan Dir Tekind Ditjen Pothan Kemhan Brigjen TNI Agus Suyarso. (DAS/SR)

Proses Sertifikasi Roket D-230 Masih di Kemhan

JAKARTA - Menteri Negara Riset dan Teknologi Suharna Surapranata mengemukakan, sertifikasi prototipe Roket D-230 masih dalam proses di Kementerian Pertahanan dan pihaknya akan terus melakukan pengembangan serta uji coba teknologi kedirgantaraan militer.

Menurut Menteri Negara Riset dan Teknologi Suharna Surapranata saat rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Gedung DPR/MPR Jakarta, Senin (17/1), Roket D-230 merupakan salah satu keberhasilan bekerjasama dengan Kemhan, BUMN, universitas dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK).

Kerja sama itu, antara lain, telah menghasilakan "Dirgantara 20-30 Km" atau yang disebut "Roket D-230". Kedepan, penguasaan teknologi dan industri peroketan khususnya untuk kaliber 122 mm akan dilakukan secara mandiri. "`Blueprint` desain `enginering` roket non kendali darat ke darat, pembuatan prototipe, uji statik dan uji terbang telah dilakukan," katanya.

Menurut menteri, sebanyak 20 Roket D-230 kaliber 122 mm telah berhasil diterbangkan dengan jarak terbang 11-14 km untuk "single stage" dan 18-20 km untuk "double stage".

"Saat ini, prototipe roket-roket tersebut dalam proses sertifikasi oleh Kementerian Pertahanan," katanya.

Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa PT LEN dan LAPAN bekerja sama mengembangkan sistem telemetri Roket Nasional D-230. Sistem telemetri merupakan payload (muatan) berisi modul elektronik yang menggantikan warhead (hulu ledak) roket.

Sistem akan mengirimkan sinyal data - posisi, ketinggian dan jarak terhadap stasiun peluncuran.

Menhan Purnomo Serah Terimakan Patung Jendral Sudirman ke Kemhan Jepang

TOKYO - Menhan RI, Purnomo Yusgiantoro, menyerah terimakan Patung Jenderal Besar Sudirman sebagai sosok panglima besar TNI Pertama dari tentara Pembela Tanah Air (PETA) di halaman depan Markas Besar Kementrian Pertahanan Jepang. Pada Jumat (14/1) di Shinjuku-ku, Tokyo.

Dalam sambutannya, kedua Menhan menyampaikan harapannya, bahwa dengan adanya Patung Panglima Besar Jenderal Sudirman tersebut, akan menandai peningkatan hubungan kedua Negara khususnya di bidang pertahanan.

Indonesia Mampu Buat Kapal Perang LPD

Kapal Perang jenis LPD, KRI Banjarmasin-592

JAKARTA — Cita-cita Pemerintah Indonesia untuk berdaulat dan mandiri dalam pengadaan alutsista semakin terwujud. Pada akhir November lalu putra-putra terbaik bangsa berhasil membuat Kapal Perang RI Banjarmasin-592.

Kandungan lokal pada KRI jenis landing platform deck (LPD) atau berfungsi untuk memobilisasi pergeseran pasukan ini mencapai 40-60 persen. Sementara itu, mesin KRI Banjarmasin-592 didapat dari Amerika Serikat.

"Pelaksanaan pengerjaannya dibuat di galangan kapal PT PAL Indonesia dengan pengawasan tenaga ahli dan peralatan dari Dae Sun Shipbuilding, Korea" kata Kepala Pusat Penerangan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Laksma Iskandar Sitompul.

Dikatakan, kapal yang diserahkan ke jajaran Markas Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil) pada 22 Desember 2010 ini merupakan wujud keberhasilan TNI AL untuk melaksanakan transfer teknologi kepada industri strategis nasional.

Kelebihan KRI ini dibandingkan dengan kapal sejenis lainnya adalah daya tampungnya. Jika kapal sejenis yang telah ada sebelumnya hanya dapat menampung 3 helikopter, KRI Banjarmasin-592 ini mampu menampung 5 helikopter.

"Tiga helikopter di deck dan dua helikopter di dalam hanggar," kata Komandan KRI Banjarmasin-592 Kolonel Laut Eko Joko Wiyono.

Kapal ini juga dirancang mengangkut 22 tank, 560 pasukan, dan 126 awak. Kapal ini bisa juga mengangkut kombinasi 20 truk dan 13 tank. Selain berfungsi untuk memobilisasi pasukan, kapal sepanjang 125 meter x 22 meter ini juga dapat digunakan untuk fungsi operasi militer selain perang (OMSP), seperti membawa logistik ke daerah bencana alam.

Ketika membawa logistik, kapal ini pun dapat menjalankan fungsi patroli di kawasan yang dilintasinya. Awak kapal KRI Banjarmasin, kata Iskandar, juga dipersenjatai demi melindungi diri. "Perwira di kapal ini memang dipersiapkan untuk melakukan fungsi patroli," kata Iskandar.


Kapuspen TNI Laksda TNI Iskandar Sitompul (2 kanan) didampingi (dari kiri) Kadispenal Laksma TNI Tri Prasodjo, Kadispenad Brigjen TNI Wiryantoro dan Kadispenau Marsma TNI Bambang Samoedro berbincang di atas KRI Banjarmasin - 592 di perairan Pulau Seribu, Jakarta, Minggu (16/1).

Terkait dengan biaya pembuatan, Iskandar mengatakan, KRI Banjarmasin-592, yang diserahkan PT PAL di Surabaya kepada TNI pada November 2010 silam, menelan dana Rp 360 miliar. Anggaran ini diambil dari APBN multiple years selama lima tahun.

Biaya pembuatan ini memang sedikit lebih mahal dibandingkan dengan pemerintah membeli langsung. Namun, biaya yang lebih mahal tersebut disebabkan lama waktu pembuatan kapal selama tiga tahun. Idealnya, kapal sejenis KRI Banjarmasin, yang dibuat pada 2006-2009, dapat dikerjakan selama dua tahun.

Iskandar mengaku optimistis, ke depan, berbekal pengalaman yang ada, putra-putri bangsa dapat membuat KRI sejenis selama dua tahun sehingga biaya dapat ditekan. TNI berharap, ketika putra-putri terbaik bangsa dapat membuat KRI sejenis KRI Banjarmasin-592 selama dua tahun, akan ada negara-negara yang tertarik memesan kapal perang dari Indonesia.

Saat ini KRI Banda Aceh-593, kapal sejenis KRI Banjarmasin-592, mulai dikerjakan. Diharapkan, kapal tersebut dapat dirampungkan selama dua tahun. "Harapan TNI, ke depan, semoga kapal-kapal yang tidak pure combatant (hanya difungsikan untuk perang) bisa dibuat putra-putra bangsa secara keseluruhan," kata Iskandar.

KRI Banjarmasin-592 selanjutnya akan berada di bawah koordinasi Markas Komando Lintas Laut Militer Tj.Priok, Jakarta.

Wamenhan Tinjau Proyek Pembangunan PMPP

BOGOR - Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Rabu (12/1), meninjau perkembangan pembangunan Pusat Markas Pasukan Perdamaian (PMPP) di Desa Sukahati Citeureup Bogor. Kedatangannya kali ini didampingi oleh Dirjen Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan Prof.Ir. Budi Susilo Supandji DEA. Proyek yang dibangun di atas lahan seluas 260 hektar tersebut, rencananya akan dijadikan sebagai lokasi pusat pelatihan prajurit TNI yang akan bertugas sebagai Pasukan Pemelihara Perdamaian Bangsa-Bangsa.

Selain sebagai pusat pelatihan pasukan perdamaian, nantinya lahan yang ada akan digunakan juga sebagai pusat bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana alam, pusat penanggulangan teror serta sebagai tempat pasukan yang disiapkan (stand by forces) untuk diterjunkan dalam penugasan.

Dalam peninjauan kali ini Wamenhan menerima paparan mengenai kemajuan pembangunan, tantangan dan hambatan yang dialami dalam pembangunan serta masukan-masukan bagi pimpinan Kemhan. Hambatan yang disampaikan antara lain bahan material pembangunan sering terlambat datang karena beratnya medan serta hambatan cuaca yang tak menentu. Sementara itu Wamenhan memberikan beberapa catatan dan masukan pada pimpinan proyek.

2011, Kemenhan Fokus Penuhi Operasional TNI

JAKARTA - Kementerian Pertahanan tahun ini akan memfokuskan pada pengadaan alutsista untuk memenuhi kesiapan operasional TNI. Kemenhan juga mengusahakan dapat mencapai tingkat pemeliharaan kemampuan peralatan TNI.

Soal perincian alutsista yang akan dibeli, Sjafrie masih enggan mengutarakannya. "Itu masih ada rapat teknis lagi, belum bisa kita breakdown sampai ke tingkat bawah," kata Wakil Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoedin, usai acara Rapat Pimpinan Kementerian Pertahanan, di Jakarta, Kamis (6/1).

Sjafrie mengatakan, Kemenhan tahun ini memprioritaskan rampungnya beberapa kebijakan. Di antaranya, tentang regulasi pertahanan negara, peningkatan target pencapaian kebutuhan alutsista TNI, terselenggaranya kesejahteraan prajurit dan PNS, dan pengembangan industri pertahanan dalam negeri.

Untuk alutsista, Kementerian akan mewajibkan penggunaan produksi dalam negeri. "Kalau itu masih bisa kita produksi dengan kualitas dan spesifikasi yang diperlukan TNI," ujarnya.

Kementerian, lanjutnya, juga akan meningkatkan pengawasan komprehensif terhadap pengelolaan anggaran, mulai dari perencanaan sampai dengan tahap pelaksanaan. "Itu esensi dari kebijakan tahun ini," kata dia.

Sjafrie mengatakan, Kemenhan tahun ini membutuhkan anggaran sebesar Rp 11 triliun untuk pengadaan dan pemeliharaan alutsista TNI. Sebanyak Rp 2 triliun sudah masuk APBN 2011, sisanya akan dimasukkan ke dalam APBN Perubahan 2011.

Sjafrie mengatakan, anggaran alutsista itu nantinya akan digunakan TNI untuk pemenuhan kebutuhan transportasi, mobilitas, persenjataan, dan peningkatan daya tangkal.

Dana itu, kata Sjafrie, juga digunakan untuk pembelian kapal perang guna memperkuat patroli laut TNI AL, serta kesiapan penggantian peralatan-peralatan TNI AU yang dibutuhkan untuk kepentingan melawan insurgensi. "Mengganti pesawat tempur untuk lawan insurgensi," imbuhnya. Seperti diketahui TNI AU berencana membeli pesawat EMB-314 "Super Tucano" dari Embraer-Brazil sebagai pengganti OV-10F dengan kemampuan counter-insurgency (COIN).

Ketika ditanya perkembangan hibah pesawat jet tempur jenis F-16 yang ditawarkan Amerika Serikat, Sjafrie mengatakan hal itu masih dikaji di tingkat kementerian dan belum ada hasil final. "Kita lihat perkembangannya. Masih dalam pembicaraan di tingkat kementerian," ujarnya.

Perumusan Kebijakan Pertahanan 2011

JAKARTA - Wakil Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, Selasa pagi (4/1) membuka sekaligus memimpin langsung kegiatan Pra Rapat Pimpinan (Pra Rapim) Kemhan, Tahun 2011 di Kantor Kemhan RI, Jakarta Pusat. Kegiatan Pra Rapim saat ini dihadiri oleh sekitar 83 peserta yang berasal dari pejabat esselon I dan II sebagai penentu kebijakan Satuan Kerja (Satker) yang ada di lingkungan Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, Mabes Angkatan, serta Universitas Pertahanan (UNHAN).

Dalam pengarahannya, Wamenhan mengatakan esensi dari kegiatan Pra Rapim Kemhan 2011 ini adalah suatu konsolidasi dalam menghadapi Rapat Pimpinan (Rapim) Kemhan di tahun 2011 pada tanggal 6 Januari 2011 mendatang. Adapun agendanya antaralain, penyampaian refleksi dan evaluasi kebijakan Tahun 2010 dari setiap pejabat esselon I sebagai penentu kebijakan. Menurut Wamnehan, hal tersebut dimaksudkan sebagai referensi bagi Menteri Pertahanan didalam merumuskan kebijakan pertahanan negara tahun 2011 yang akan disampaikan pada rapim Kemhan 2011 mendatang.

Selain itu agenda lainnya adalah pembahasan pemutakhiran data-data dalam rangka program pendekatan dan pencapaian Kekuatan Pokok Minimal atau MEF (Minimum Essential Force) untuk memenuhi kebutuhan Alutsista TNI pada tahun 2011. Selain itu juga untuk memformulasikan perencanaan Blue Book kebutuhan alutsista dengan menggunakan pinjaman luar negeri yang berperiode 2010-2014.

Diharapkan Wamenhan, pembahasan agenda saat ini akan memberikan manfaat yang besar didalam merumuskan bobot dari Rapim Kemhan nanti. Diharapkan juga adanya masukan-masukan yang ada kaitannya dengan kebijakan-kebijakan dan pemutakhiran data mengenai kebutuhan alutsista untuk tahun 2011.

Penyelenggaraan kegiatan Pra Rapim 2011 dilaksanakan dalam rangka merumuskan kebijakan Pertahanan Tahun 2011 dan pembahasan Updating MEF (Minimal Esensial Force) untuk Tahun 2011-2014. Disamping itu pada kegiatan tersebut juga di bahas tentang refleksi dan evaluasi kebijakan tahun 2010 dari masing-masing Satuan Kerja penentu kebijakan dengan dihadapkan pada kebijakan umum Pertahanan Negara yang telah ditetapkan oleh Presiden. Sehingga nantinya diharapkan akan diketemukan Formulasi kebijakan pertahanan Tahun. 2011 setelah melalui suatu diskusi dari masing-masing peserta.

Terkait proses untuk memformulasi rumusan kebijakan pertahanan Tahun 2011 tersebut juga melibatkan urusan-urusan perencanaan dari Mabes TNI dan Mabes Angkatan yang sejak awal penetuan kebijakan pertahanan tahun 2010 telah terlibat.

Melalui proses diskusi yang melibatkan semua Satker di Kemhan dan UNHAN perencana di Mabes TNI dan Angkatan diharapkan tersusun Kebijakan Pertahanan Negara tahun 2011 yang lebih komprehensif, tepat sasaran dan sesuai tantangan dan ancaman yang dihadapai dimasa yang akan datang.

Mengenai evaluasi kebijakan tahun 2010 Universitas Pertahanan (UNHAN), Rektor Unhan, Mayjen TNI Syarifudin Tippe selain menyampaikan evaluasi terhadap pembangunan empat Program Studi (Prodi Strategi Perang Semesta, Prodi Manajemen Pertahanan, Prodi Ekonomi Pertahanan dan Prodi Manajemen Bencana ) yang menyertai berdirinya UNHAN. Rektor Unhan juga menyampaikan kegiatan penting yang telah dilaksanakan pada tahun 2010, seperti pelaksanaan Seminar Internasional, pelaksanaan Simposium Nasional tentang kedaulatan NKRI, UNhan telah berhasil menjadi Co-Chaiman pada 14th ARF HDUCIM di NDU Washington DC.


Sidang Komite Kebijakan Industri Pertahanan

Terkait rencana kegiatan tahun 2011, Rektor menjelaskan beberapa kegiatan yang telah dirintis, seperti penyususnan Naskah Akademik posisi ilmu pertahanan dalam rumpun keilmuan, rencana penyelenggaraan Jakarta Internasional Defence Dialoue (JIDD) dan rencana penyelenggaraan 15th ASEAN Regional Forum Heads Of Defense University /College/Institute Meeting.

Bidang Strategi

Ditjen Strategi Pertahanan (Strahan) menyampaikan beberapa hal yang menonjol seperti analisis Strategi masih diperlukannya penajaman kembali regulasi mekanisme transformasi informasi komunitas intelijen, kebijakan pembangunan Kekuatan Pertahanan Minimal Essential Force (MEF) masih terbatasnya dukungan anggaran dan singkronisasi Shopping list Alutsista, Kerjasama Internasional disampaikan terkait dengan proses penyiapan ketentuan dari pelaksanaan ADMM 2011 mendatang dan bidang Wilhan dijelaskan tentang telah ditandatanganinya pertukaran Ratifikasi hasil perundingan batas laut teretorial RI-Singapura serta penanganan 10 Outstanding Boudary Problems batas darat RI – Malaysia.

Bidang Pengawasan dan Pengendalian

Itjen Kemhan menyoroti bahwa selama pelaksanaan tahun anggaran 2010, satker-satker di lingkungan Kemhan RI, dalam melaksanakan program-programnya, masih belum secara optimal menerapkan manajemen mulai dari aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai dengan evaluasi dan pelaporan. Inspektorat baik dari internal (dhi Kemhan RI) ataupun eksternal (BPK RI) masih menemui adanya dugaan penyimpangan proses pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan oleh satker-satker di lingkungan Kemhan, hal ini tentunya .dapat mempengaruhi akuntabilitas kinerja Kemhan secara keseluruhan.

Sehingga pada tahun 2011 ini, segenap pimpinan dan personel di lingkungan Kemhan dituntut dapat meningkatkan daya pikir dan inovasi guna memformulasikan kebijakan Kemhan sehingga mampu memperoleh hasil yang diharapkan. Selain itu diharapkan para satker dapat melakuakan pembenahan manajemen dan administrasinya secara menyeluruh ke depan, khususnya pengelolaan Barang Milik Negara, sebagai upaya mendukung Laporan keuangan Kemhan dan TNI, pada akhirnya opini disclaimer “wajar tanpa pengecualian” dapat tercapai.

Bidang Perencanaan

Ditjen Renhan dalam refleksi kebijakannya terus memprioritaskan kelanjutan pembangunan Minimum Essential Force (MEF) melalui modernisasi alutsista TNI AD, AL dan AU dengan total kebutuhan anggaran sebesar Rp. 279, 86 trilyun, di mana tahun 2010 merupakan awal perdana program tersebut dengan anggaran sebesar 42. 310,14 Milyar rupiah. Untuk memepercepat pencapaian MEF telah disetujui tambahan anggaran sebesar Rp. 57 Triliun, dengan rincian Tahun 2010 sebesar Rp. 7 Trilun, Tahun 2011 sebesar Rp. 11 Trilun, Tahun 2012 sebesar Rp.12 Triliun, Tahun 2013 sebesar Rp. 13 Triliun dan tahun 2013 sebesar 14 Triliun.

Dan pada tahun anggaran 2011 total anggaran yang direncakan sebesar Rp. 47.498.500.000 dengan perincian belanja pegawai sebesar Rp. 22.583.830.000, belanja barang sebesar Rp.10.193.790.000 dan belanja modal sebesar Rp. 14.720.880.000

Sedangkan hal mendapat sorotan Ditjen Renhan adalah terealisasinya pembayaran tunjangan kinerja bagi personel TNI dan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Kemhan dan TNI serta tunjanagn khusus prbatasan bagi prajurit dan PNS yang bertugas di wilayah pulau-pulau kecil terluar dan wilayah perbatasan NKRI. Saat ini terdapat 12 pulau terluar yang dijaga oleh TNI dari 92 pulau terluar yang ada dan tiga wilayah perbatasan darat, di mana prajurit yang menjaga dirasa perlu mendapatkan tunjangan tersebut. Namun demikian, Renhan mengharapkan adanya up dating data secara kuantitatif, sehingga penyaluran tunjangan dapat tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bidang Kekuatan Pertahanan

Ditjen Kuathan melihat perlu peningkatan pengembangan Sistem Manajemen Akuntabilitas Barang Milik Negara (SIMAK BMN) dengan melengkapi piranti lunak atau kerasnya. Dan dalam perencanaan kebutuhan materiel terutama pengadaan alat kesehatan masih belum sesuai dengan rencana kebutuhan yang dialokasikan.

Hal ini terkait dengan upaya penertiban BMN dan upaya untuk memperoleh opini WTP dari BPK. Ditjen Kuathan mengharapkan adanya kesinambungan anggaran untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pengembangan SIMAK BMN ke depan.

Bidang Potensi Pertahanan

Ditjen Pothan sebagai pelaksana tugas dan fungsi Kemhan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang potensi pertahanan telah menyusun RUU tentang Komponen Pendukung dan Bela Negara serta Rancangan Peraturan Presiden tentang Komponen Cadangan dan Bela Negara, serta kegiatan sosialisasi terhadap produk tersebut.

Namun mengingat RUU Kompenen Cadangan yang diajukan Kemhan belum mendapatkan pengesahan dari DPR, Ditjen Pothan mengharapkan perlunya intensitas pendekatan terhadap Dewan dalam rangka mempercepat pengesahan RUU Komponen Cadangan.

Bidang Pendidikan dan Pelatihan

Sebagai unsur pelaksana tugas dan fungsi dalam penyelanggaran bidang pendidikan dan pelatihan di bidang pertahanan, Badiklat Kemhan selama tahun 2010, secara umum telah menjawab peningkatan kompetensi personel Kemhan/TNI yang dibutuhkan organisasi atau untuk menjawab sistem di lingkungan Kemhan yaitu pemenuhan jabatan struktural dan fungsional tertentu atau umum. Kegiatan workshop bagi pejabat baru eselon II, II dan IV tentang Sistem Pertahanan Negara dan atau ketrampilan melalui Geladi Olah Krida Nusantara Jaya juga telah mampu diselenggarakan oleh Badiklat Kemhan RI, selain penyelenggaraan pendidikan yang rutin dilaksanakan.


Menhan dan Wamenhan saat berkunjung ke salah satu Industri Pertahanan di Bandung


Bidang Penelitian dan Pengembangan

Balitbang menyoroti keterbatasan anggaran dan keterbatasan tekhnologi dalam pembuatan prototipe Rudal jelajah Surface to Surface berjarak 100-150 km kurang efektif, mengingat pembuatan litbang harus terpadu antara sistem peluncuran dan pengendalian. Litbang juga mengharapkan program pembuatan Warhead Impact Fuze untuk rudal, pembuatan material komposit alumminium paduan, Glade Smart Bomb, Alkom Manfapack dan Alkompur Ruset UHF yang saat ini masih pada taraf model, dilanjutkan sampai dengan taraf prototype pada tahun 2011.

Bidang Sarana Pertahanan

Badan sarana Pertahanan dalam evaluasi prgram kerjanya tahun 2010 telah berhasil melibatkan Perguruan Tinggi, Lembaga Litbang dan badan Usaha Milik negara Industri Pertahanan dalam peningkatan kemampuan dan inovasi membuat rancang bangun serta mendorong dan mensinegiskan industri pertahanan lelaui revilatisasi industri pertahanan dalam negeri. Selain itu beberapa alutsista dengan tekhnologi canggih juga telah berhasil didatangkan untuk memperkuat TNI, beberapa diantaranya pesawat Shukoi untuk TNI AU, Helikopter MI35P untuk TNI AD dan Tank BMP3F untuk TNI AL. Baranahan melalui direktorat konstruksi juga telah memulai pembangunan PMPP yang diharapkan siap beroperasi pada tahun 2013.


Amunisi tank BMP-3F untuk Resimen Kavaleri-1 Marinir, Karangpilang Surabaya. FOTO ANTARA/Eric Ireng/ed/nz/10

Selanjutnya dari pihak Mabes TNI dan Angkatan yang diwakili oleh para Staf Perencanaan telah menyampaikan kebutuhan alutsista TNI pada Tahun 2010-2014 secara rinci dengan pengadaan Multiyear system. Dalam pengadaan alutsista tersebut juga ditentukan alutsista mana saja yang akan diadakan di dalam negeri dan pengadaan luar negeri. Pada dasarnya pengadaan alutsista TNI tersebut telah melalui pembahasan bersama dengan Menhan beserta angkatan.

Sementara itu pada sesi tanggapan Pra Rapim 2011 yang dipimpin oleh Wamenhan, telah dibahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan pengadaan alutsista TNI untuk tahun 2011 hingga 2014. berbagai masukan telah dibahas dengan mendapatkan hal yang proporsional. Penuturan Wamenhan terkait dengan pengintegrasian sistem dan peralatan yang ada di masing-masing matra dan penekanan pada fungsi matra pada pelaksanaan tugas secara umum.

Pada bagian akhir sebelum Pra Rapim 2011 ditutup, Wamenhan menekankan agar ada keseragaman sistematika pengadaan Alutsista dan sarana prasarana, sehingga ada data yang factual terkait dengan alokasi anggaran pada masing-masing bagian yang direncanakan.

Tak Ada Kejelasan Road Map Industri Dirgantara

JAKARTA - Pengembangan industri dirgantara belum menjadi prioritas pemerintah. Hingga kini, pemerintah tidak mempunyai peta jalan (Road Map) pengembangan industri dirgantara. Akibatnya, perkembangan industri bernilai strategis bagi bangsa itu sangat bergantung kepada pasar.

”Industri pesawat tidak bisa dibiarkan tumbuh sesuai mekanisme pasar yang sangat bergantung kepada supply-demand (ketersediaan dan permintaan),” kata Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Marzan Azis Iskandar seusai menyerahkan hasil uji aerodinamika pesawat N219 dari BPPT kepada PT Dirgantara Indonesia (DI).

Pembuatan satu paket pesawat N219 yang cocok digunakan untuk wilayah pedalaman Papua dan pulau kecil karena bisa mendarat di landasan berumput sepanjang 600 meter ini hanya Rp 1 triliun untuk 25 pesawat. Nilai itu, menurut Marzan, sangat kecil jika dibandingkan dengan nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mencapai Rp 1.200 triliun, subsidi bahan bakar minyak lebih dari Rp 83 triliun, subsidi buku sekitar Rp 15 triliun, atau nilai investasi Jembatan Selat Sunda sekitar Rp 150 triliun.

”Ini bukan hanya soal besaran dana (Rp 1 triliun), tetapi pesawat ini harus dibuat untuk regenerasi engineer (insinyur) pembuat pesawat Indonesia,” katanya.

Mulai pensiun

Direktur Utama PT DI Budi Santoso menambahkan, pesawat N219 ini merupakan jembatan bagi ahli rekayasa pesawat Indonesia. Para ahli rekayasa dan teknisi hasil didikan pelopor industri pesawat terbang Indonesia, Bacharuddin Jusuf Habibie, pada 1980-1990, akan mulai memasuki masa pensiun.

Generasi pertama pembuat pesawat Indonesia itu pernah mengembangkan pesawat canggih di kelasnya, seperti CN235 dan N250. Agar ilmu yang dimiliki para ahli senior itu dapat diteruskan kepada ahli rekayasa dan teknisi muda, perlu media yang memungkinkan transfer ilmu dan teknologi itu berlangsung.

”Jika regenerasi ini tidak terjadi, kemampuan yang sudah dimiliki akan hilang. Artinya, jika setelah itu Indonesia ingin membangun kembali industri dirgantaranya, Indonesia harus memulai dari nol lagi,” ungkapnya.

Tidak terjadinya transfer teknologi itu dinilai Marzan sebagai kehilangan besar bagi Indonesia. Untuk membangun kembali kemampuan membuat pesawat butuh waktu lama dan biaya yang jauh lebih besar.

Ketiadaan peta jalan (road map) industri dirgantara juga membuat kebutuhan ahli pesawat Indonesia tidak jelas. Semula ahli di PT Industri Pesawat Terbang Nusantara (nama lama PT DI) banyak disuplai oleh alumni Jurusan Teknik Penerbangan (sekarang Program Studi Aeronautika dan Astronautika) Institut Teknologi Bandung (ITB). Selain itu, para ahli dan teknisi itu juga diisi oleh lulusan Universitas Nurtanio Bandung dan Universitas Suryadarma, Halim Perdana Kusuma, Jakarta.

Setiap tahun, jumlah lulusan dari ITB diperkirakan sekitar 60 orang. Sejak industri dirgantara Indonesia surut akibat krisis ekonomi 1998, banyak alumnus ITB yang memilih bekerja pada maskapai penerbangan. Tanpa ada peta jalan yang jelas, lulusan teknik penerbangan tersebut akan sulit berkembang atau kemampuannya tidak termanfaatkan.