KRI Banda Aceh Akan Lengkapi Armada TNI AL

LPD ke-4 KRI Banda Aceh dalam penyelesaian (photo : mastekhi)

TEMPO Interaktif, Jakarta - TNI Angkatan Laut tahun ini akan memiliki satu lagi kapal perang jenis LPD (Landing Platfrom Dock), yakni KRI Banda Aceh. Kapal perang pengangkut pasukan dan barang itu akan melengkapi koleksi kapal perang TNI AL setelah pekan lalu meresmikan kapal perang pertama buatan dalam negeri, KRI Banjarmasin.

Dikatakan oleh Kepala Staf TNI AL, Laksamana TNI Soeparno, pembuatan dua kapal perang itu dimaksudkan untuk meremajakan deretan kapal perang yang dimiliki TNI AL, yang umumnya merupakan kapal perang buatan Amerika Serikat yang sudah berusia lanjut.

"Sudah selayaknya kita ganti. Penggantiannya itu diupayakan yang buatan kita. Buktinya kita sudah buat oleh PT PAL dua (unit kapal), dan sudah dicoba," kata Soeparno dalam konferensi pers di Mabes TNI AL, Cilangkap, Selasa (25/1). Kapal-kapal baru itu akan diuji coba untuk keliling perairan Indonesia.

Seperti halnya KRI Banjarmasin, KRI Banda Aceh merupakan kapal perang buatan dalam negeri, yakni oleh PT PAL, Surabaya. Harganya diperkirakan sedikit lebih mahal dari biaya pembuatan KRI Banjarmasin sebesar Rp 365 miliar. Proses pembuatan dilakukan sepenuhnya di PT PAL.
Kepala Dinas Penerangan TNI AL, Laksamana Pertama TNI Tri Prasodjo mengatakan, kendati kontraktor utama pembangunan KRI Banda Aceh adalah Korea Selatan, tapi proses alih teknologinya dipastikan hampir seratus persen di PT PAL. "Cuma tenaga ahlinya ada yang dari Korea," ujarnya.

Prasodjo menilai wajar jika biaya produksi KRI Banda Aceh sedikit lebih mahal daripada KRI Banjarmasin. Sebab, selain disebabkan sub kontraktornya dikembangkan di dalam negeri, waktu yang diperlukan dalam proses pembuatannya juga agak lama. "Lalu masih ada material-material yang masih harus didatangkan dari Korea. Tapi mahalnya juga nggak seberapa," kata dia.

WZ-10 Helikopter Serang Buatan China

CAIC WZ-10 (all photos : Alert5)

Helikopter serang China terbaru WZ-10 memasuki dinas operasional pada akhir tahun 2010 lalu. Foto-foto helikopter buatan Changhe Aircraft Industries Corporation (CAIC) ini beredar di internet China.


Sejauh ini oleh pemerintah China foto-foto tersebut dibiarkan saja beredar di internet, sama seperti pemunculan pesawat siluman China J-20 yang sekaligus menunjukkan bahwa industri kedirgantaraan China telah menguasai teknologi tinggi dan masuk era modernisasi.

WZ-10 merupakan heli serang modern yang dipersenjatai dengan kanon putar di bagian bawah hidung serta 4 cantelan dari sayap kecil di kanan dan kiri badan yang dapat dipasangi rudal dan roket.

Menhan : Idealnya Indonesia Perlu 180 Pesawat Tempur

JAKARTA - Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan keputusan untuk menerima hibah pesawat tempur F16 dari Amerika belum final namun demikian pemerintah masih melakukan pertimbangan yang tepat terutama pengalokasian anggaran antara beli dan hibah.

“Kita memang memerlukan pesawat ini, karena kesiapan pesawat yang ada sangat minim. Apalagi seluruh wilayah nusantara memang kesulitan,” katanya di Jakarta, Kamis (27/1).

Menurut Purnomo, kesiapan pengamanan udara seluruh nusantara, di bawah 30 pesawat tempur perharinya. Perhitungan ideal untuk Indonesia diperlukan 180 pesawat tempur per hari atau 12 skuadron. “Singapura dengan wilayah yang tidak begitu besar memiliki F-16 tiga skuadron. Australia punya 80 pesawat F-18,” katanya.

Purnomo mengatakan bahwa pengalaman perang Trikora, yang dapat menggetarkan itu karena kekuatan laut dan udara kuat. “Kita berencana membeli 6 pesawat F-16 (@60 juta dollar). Jika kita alokasikan untuk meretrofit 24 pesawat hibah, maka akan masih menguntungkan,” katanya.

Menhan lebih lanjut menjelaskan, alasan Amerika menawarkan hibah F16 kepada Indonesia karena pesawat tersebut termasuk dalam pesawat dikonservir dalam mengurangi anggaran pertahanan Amerika Serikat dan bersamaan dengan kedatangan pesawat F-22 (KFX).

“Pesawat F16 yang ditawarkan AS masih bisa terbang waktu dibawa ke Arizona. Jam terbangnya masih sekitar 4 ribu sampai 5 ribu jam terbang. Masih sekitar 20 sampai 25 tahun bisa digunakan,” tuturnya.

Sementara itu, Kasau Marsekal TNI Iman Sufaat menjelaskan awalnya dari surat TNI AU 2009. Dijawab pada 2010 bersamaan dengan kunjungan Kasau ke Kasau Amerika mengungkapkan Thailand pernah mendapatkan 30 unit F16. Hibah ini gratis. Namun Block 15 dan block 25 perlu diupgrade lagi karena avioniknya sudah tua.

“Untuk upgrade satu pesawat 10 juta dollar. Barunya 60 juta dollar. Operasionalnya sudah terbukti di Timur Tengah. Keunggulannya teruji. Maintenance gampang daripada Sukhoi. Kita juga sudah biasa merawat F-16,” kata Kasau.

Imam mengatakan, anggaran 6 pesawat block 52 akan lebih menguntungkan dengan mengambil 24 pesawat F-16. Jika di upgrade ke block 32 akan lebih baik dari block 52. “Yang Program F-16 tidak mengambil anggaran Sukhoi,” ujarnya.

Dia menambahkan pesawat tempur F5 juga akan tetap diganti. Sukhoi pun yang enam belum ada alokasinya. “F-16 yang kita punya pun akan diupgrade ke block 32. Untuk biaya pemeliharaan. Satu jam terbang hanya 70 juta. Sedangkan Sukhoi 500 juta dan peralatannya cukup rumit,” ungkapnya.

Menurut dia Retrofit satu tahun 8 pesawat. Akan sangat menguntungkan dan mempercepat pemenuhan MEF. Untuk Sukhoi ada anggaran 84 juta dollar.

TNI AL Repowering 6 Kapal Perang

SURABAYA - Sebanyak 6 kapal perang TNI AL akan di-repowering untuk kurangi beban biaya. Ke-6 kapal itu, diantaranya, kapal tempur buatan Belanda.

Satu diantara kapal yang sudah selesai di-repowering yakni KRI Karel Sasuit Tubun. Sementara KRI Oswald Siahaan dalam proses repowering. Repowering ini dalam upaya memperbarui kapal-kapal TNI AL yang sudah tua dan dianggap tidak layak dipakai beroperasi.

Laksamana Agus Suhartono Panglima TNI AL seperti dilaporkan Suara Surabaya, Jumat (28/01), mengatakan repowering dilakukan pada kapal yang badannya bagus tapi daya dorongnya sudah buruk.

Ini disampaikan Laksamana Agus Suhartono di sela sertijab jabatan komandan Jenderal Akademi TNI dari Letjen Nono Sampurno kepada Marsekal Pertama S Andreas di AAL Surabaya.

Kata Panglima TNI, prioritas repowering adalah kapal-kapal dari Belanda dan Jerman Barat. Untuk kapal-kapal yang dibeli dari Amerika pada tahun70-an akhir tidak digunakan lagi. Panglima TNI mengistilahkan dengan sebutan akan dilepas.

Repowering kapal dilakukan secara bertahap sejak akhir tahun lalu. Dengan repowering, penggunaan BBM pada kapal bisa dihemat. Panglima menambahkan biasanya 1 kapal bisa menghabiskan 50 ton solar, dengan pembaharuan hanya menggunakan 18-20 ton solar.

Repowering kapal ini melibatkan industri perkapalan dalam negeri seperti PT PAL, PT Pindad dan Industri Angkatan Laut. Industri dalam, dinilai Panglima, sudah baik. Selain kapal, sistem kendali persenjataan seperti rudal juga di-repowering. Khusus untuk rudal masih melakukan kerjasama dengan China dan Rusia.

Hibah 24 Pesawat F-16, DPR Khawatir Intervensi

JAKARTA - DPR khawatir dengan rencana TNI yang akan menerima hibah 24 pesawat tempur F16 dari Amerika Serikat. Hibah itu dikhawatirkan bisa menambah ketergantungan Indonesia kepada AS.

DPR juga tidak ingin hibah F16 ini mengganggu rencana pembangunan Kekuatan Pokok Minimum (Minimum Essential Force/MEF) dari dalam negeri.

"Saya berharap Hibah tak mengganggu MEF. Jangan sampai justru menjadi beban. Bisa menjadi beban fiskal keuangan dalam negeri," kata anggota Komisi I DPR Mohammad Syahfan B Sampurno dalam Rapat Kerja dengan Panglima TNI dan Menteri Pertahanan di gedung DPR, Kamis (27/1).

"Jangan sampai dengan iming-iming hibah 24 F16 dengan kualifikasi standar dan tak diimbangi kemampuan malam hari, retrofit-nya (penambahan teknologi baru) juga mahal 1 juta AS per unit. Berarti 24 juta AS sebanyak 24 unit," katanya.

Rencana penerimaan hibah F16 ini terungkap dalam Rapat Kerja dengan Komisi I. Menurut Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal (TNI) Imam Sufaat, rencana penerimaan hibah F16 termasuk dalam pesawat yang dikonservir karena pengurangan anggaran," kata Imam menjelaskan.

Menurut Imam, F16 yang akan dihibahkan ini memiliki masa pakai masih lama. "Pesawat ini masih bisa terbang waktu dibawa ke Arizona. Jam terbangnya masih sekitar 4 ribu sampai 5 ribu jam terbang. Masih sekitar 20 sampai 25 tahun bisa digunakan," kata Imam.

Menurut Imam, hibah ini gratis. "Untuk upgrade satu pesawat 10 juta dollar, harga barunya 60 juta dollar. Operasionalnya sudah terbukti di Timur Tengah. Keunggulannya teruji. Maintenance lebih gampang daripada Sukhoi. Kita juga sudah biasa merawat F16," katanya.

Imam menambahkan, anggaran untuk membeli 6 pesawat F16 jenis Block 52 akan lebih menguntungkan dengan mengambil hibah 24 pesawat F16 Block 15 dan 25. "Kita memerlukan pesawat ini karena kesiapan pesawat yang ada sangat minim. Seluruh wilayah nusantara memang kesulitan," katanya.

Menurut Imam, kesiapan TNI AU saat ini di bawah 30 pesawat tempur per harinya. "Perhitungan kami 180 pesawat tempur per hari atau 12 skuadron," ujar Imam. Pengalaman Perang Trikora, kata Imam, Indonesia bisa menggetarkan musuh karena kekuatan laut dan udara kuat, beda ketika Perang Timor Timur.

LHD Mistral, Kapal Serang Amfibi Terbaru Rusia Dari Perancis (IV)

Konstruksi

Konsep Desain kapal perang amfibi BIP-19 (Mistral Class) pertama kali diumumkan ke publik pada event Euronaval 1998, begitu pula dengan pemenang kontrak pembuatan oleh galangan kapal Direction des Constructions Navales (DCN, sebelum menjadi DCNS) di kota Brest dan galangan Chantiers de l' Atlantique di kota Saint-Nazaire.

Rencananya beberapa parts Mistral di sub ke perusahaan-perusahaan lokal seperti Stocznia Remontowa de Gdańsk dan Thales. Thales diber tanggung jawab pada sistem komunikasi dan radar Mistral. Untuk instalasi mesin dilakukan di kota Lorient dan managemen sistem pertempuran (CMS) di kerjakan di Toulon.

Namun hingga Desember 2000 konstruksi dua kapal pertama, Mistral (L9013) dan Tonnerre (L9014) belum dikerjakan DCN karena kontrak belum diterima dari pemerintah Perancis. Kontrak baru di terima DCNS pada 22 Desember 2000, itupun setelah mendapat persetujuan otoritas pembelian pemerintah (Union des achats d'groupements public, UGAP). Konstruksi efektif berjalan pada akhir Juli 2001.

Galangan Chantiers de l'Atlantique ditugasi membuat modul depan kapal, dan perusahaan ini bertanggung jawab membawa modul tersebut setelah jadi ke galangan kapal DCN di Brest untuk perakitan akhir.

Pengerjaan satu unit kapal kelas Mistral memakan waktu hingga 34 bulan, dengan memakan biaya sekitar 685 juta Euro. Perkiraaan biaya yang sama dengan biaya pembuatan satu kapal HMS Ocean atau satu kapal USS San Antonio.




Proses pengerjaan dan assembling modul kapal Mistral Class

DCN memulai peletakan lunas bagian belakang di kedua kapal pada tahun 2002, Mistral pada 9 Juli dan Tonnerre pada 13 Desember. Sedangkan Chantiers de l'Atlantique melakukan peletakan lunas bagian depan kapal Mistral pada 28 Januari 2003 dan Tonnerre pada Februari 2003. Blok pertama buritan Tonnerre ditempatkan di drydock pada 26 Agustus 2003 dan Mistral pada 23 Oktober 2003. Keduanya dikumpulkan berdampingan di drydock yang sama.

Bagian haluan Mistral ditarik meninggalkan kota Saint-Nazaire pada 16 Juli 2004 dan tiba di DCN pada 19 Juli 2004. Kemudian pada 30 Juli 2004 kedua bagian Mistral digabung melalui proses kombinasi jumbostation di dermaga 9 DCN, sedangkan Tonnerre melakukan proses yang sama pada 2 Mei 2005.

Mistral diluncurkan sesuai jadwal pada 6 Oktober 2004, sedangkan Tonnerre diluncurkan pada 26 Juli 2005. Namun penyerahan kedua kapal tertunda satu tahun karena permasalahan sensor sistem SENIT 9 dan kesalahan rancangan di lantai linoleum pada bagian depan kapal. Akhirnya kapal resmi beroperasi di AL Perancis pada 15 Desember 2006 (Mistral) dan 1 Agustus 2007 (Tonnerre).

Dek dan Hanggar

Berdasarkan bobot tonase kapal, Mistral dan Tonnerre termasuk kapal perang terbesar dalam jajaran armada AL Perancis setelah kapal induk nuklir Charles de Gaulle. Namun keduanya (Mistral dan Charles de Gaulle) mempunyai ketinggian batas air yang sama.

Dek landasan helikopter mempunyai luas sekitar 6.400 meter persegi dengan enam titik pendaratan, dimana salah satunya mampu menopang berat helikopter berbobot 33 ton. Di bawahnya terdapat dek hanggar helikopter seluas 1.800 meter persegi, di hanggar ini perawatan heli dilakukan. Untuk mempermudah perawatan hanggar ini telah dilengkapi dengan overhead crane.

Landasan dan hanggar helikopter dihubungkan oleh dua unit lift yang mampu mengangkat bobot seberat 13 ton. Lift utama terletak di bagian belakang kapal dengan luas 225 meter persegi, lift ini cukup luas menampung helikopter tanpa harus melipat rotor heli. Pada lift kedua punya luas 120 meter persegi yang dilengkapi dengan alat bantu derek (crane) yang diletakkan di belakang superstruktur.

Semua helikopter militer yang dioperasikan Perancis dituntut harus mampu lepas landas dari atas kapal Mistral, saat ini Perancis mengoperasikan beberapa jenis heli diantaranya : Westland Lynx, Cougar, NH90, Puma, Écureuil, Panther dan heli serang Tigre. Russia pun menuntut hal yang sama ke DCNS, dimana heli-heli militer harus bisa lepas landas dari dek Mistral yang akan dibelinya.




Dek landasan heli di Mistral mempunyai luas 6400 meter persegi. Tampak heli angkut berat AS mendarat diatas geladak Mistral

Pada 10 Mei 2007, sebuah heli angkut berat CH-53 Sea Stallion dari US Navy juga pernah melakukan pendaratan dikapal Mistral. Menurut komandan pertama FS Mistral, Capitaine de vaisseau Gilles Humeau, kapasitas landasan dan hanggar deck memungkinkan kapal menampung operasional heli hingga 30 unit helikopter.

Kapal Mistral juga mampu menampung hingga 450 tentara, untuk kondisi tertentu kemampuannya bisa ditingkatkan hingga dua kali lipatnya. Hanggar kendaraan tempur mempunyai luas sekitar 2.650 meter persegi, dengan kemampuan angkut sekitar 40 batalion tank atau 13 kompi tank jenis Leclerc dan 46 kendaraan tempur lainnya.

Sebagai perbandingan, kapal kelas Foudre dapat membawa hingga 100 kendaraan tempur, termasuk 22 tank AMX- 30, padahal kapal ini hanya mempunyai luas hanggar kurang dari 1.000 meter persegi.

Untuk hanggar debarkasi basah mempunyai luas 885 meter persegi, yang mampu menampung empat kapal pendarat atau dua kapal pendarat jenis hovercraft LCAC ukuran sedang. Meskipun Perancis belum tertarik membeli LCAC, namun AL Perancis mulai mempertimbangkan pembeliannya karena kemampuannya mendaratkan platform di hampir 70% garis pantai yang ada di dunia.

Kapal pendarat konvensional mempunyai keterbatasan pada pendaratan di lokasi berpasir dan berrawa-rawa. Saat ini litbang AL Perancis (DGA) tengah mengembangkan dan memodernisasi armada kapal pendaratnya dengan yang berukuran 59 ton. 

TNI Siapkan Tender Pengadaan Dua Kapal Selam

Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono memperhatikan sebuah foto pada pameran foto "Menjaga Tepian Tanah Air" di Gedung Indonesia Menggugat, Bandung, Jabar, Rabu (26/1). Pameran yang diisi dengan diskusi itu menampilkan karya foto hasil dokumentasi perjalanan ke 92 pulau dalam "Ekspedisi Pulau-pulau Terdepan". FOTO ANTARA/Agus Bebeng/ed/Spt/11

BANDUNG - TNI Angkatan Laut tengah menyiapkan tender pengadaan dua kapal selam. Tender ditargetkan Ditargetkan tahun ini proyek tersebut bisa mulai dilaksakan dan selesai tahun 2014.

"Semua persyaratan administratif masih disiapkan sebelum jadwal tender diumumkan. Semoga bisa tahun ini," ungkap Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, di Bandung, Jawa Barat, Rabu (26/1).

Lebih lanjut ia menjelaskan, dalam proses tender tersebut semua perusahaan di berbagai negara berhak ikut. Hingga saat ini, ada perusahaan dari Korea, Prancis, Amerika, dan Jerman yang menyatakan berminat.

Meski demikian, Agus mewajibkan pemenang tender dari perusahaan asing untuk bekerja sama dengan perusahaan dalam negeri seperti PT PAL dan Bahari. Bentuknya bisa berupa join production atau transfer teknologi, tergantung tingkat kesulitan.

"Teknisi pembuatan kapal harus gabungan antara orang dalam negeri dan asing. Ini sangat penting agar kualitas teknologi dan sumber daya manusia kita di masa depan meningkat," paparnya.

Tender pengadaan dua kapal selam sebenarnya hendak dilaksanakan tahun lalu. Namun karena pemerintah belum memiliki anggaran, rencana tersebut ditunda.

Pengadaan dua kapal selam TNI AL diperkirakan menghabiskan biaya mencapai US$700 juta. Sumber pendanaan diperoleh dari utang luar negeri dengan fasilitas kredit ekspor.

KSAL: Rudal Yakhont Sudah Dipasang Di 16 KRI

JAKARTA - TNI Angkatan Laut akan menguji sejumlah persenjataan strategisnya. Seperti peluru kendali untuk memastikan kesiapan alat utama sistem persenjataan dan personel matra laut dalam mengantisipasi berbagai ancaman sesuai perkembangan lingkungan strategis yang terjadi.

"Uji persenjataan itu dimaksudkan untuk meningkatkan manajemen pemeliharaan, perawatan, perbaikan yang efektif guna mencapai kesiapsiagaan yang optimal," kata Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Soeparno di sela-sela rapat Pimpinan TNI Angkatan Laut (KSAL) 2011 di Jakarta, Selasa (25/1).

Ia menambahkan, salah satu persenjataan strategis yang akan diuji adalah peluru kendali Yakhont buatan Rusia. Beberapa kehandalan Yakhont yang tidak dimiliki rudal antipermukaan TNI-AL sebelumnya adalah Yakhont mempunyai kecepatan maksimum hingga 2,5 Mach. Ditambah lagi Yakhont punya jangkauan tembak sangat jauh, tak tanggung-tanggung 300 kilometer.

"Dua kemampuan tadi yang hingga kini belum dimiliki jajaran rudal antikapal TNI-AL. Yakhont dapat ditembakan dari Surabaya ke sasaran di Yogyakarta," ungkap Kasal.

Seperti diketahui TNI-AL mempunyai rudal Exocet MM30/40, Harpoon dan C802. Tapi di balik itu, Yakhont mempunyai bobot dan dimensi yang terbilang bongsor di kelasnya. Harga satu unit Yakhont ditaksir sekitar 1,2 juta dolar AS.


TNI AL saat menguji coba rudal C-802

Saat ini 16 KRI sudah dipasang rudal Yakhont yaitu enam pada kapal jenis fregat dan 10 di kapal perang Korvet. Masing-masing Fregat dipasang delapan unit Yakhont, sedangkan Korvet sebanyak empat unit. Pemasangan dilakukan sepenuhnya oleh PT PAL Surabaya.

KSAL menambahkan, sasaran tembak dari uji coba sejumlah persenjataan strategis itu adalah kapal perang yang tidak lagi digunakan. Uji coba akan dilaksanakan di Samudra Indonesia pada Februari.

Kapal Selam Belum Diputuskan

Pada kesempatan yang sama, KSAL mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan Kementerian Pertahanan terkait pengadaan dua kapal selam baru yang telah direncanakan sejak lama.

"Kita telah menyampaikan spesifikasi teknik dan spesifikasi operasional kapal selam yang kami butuhkan. Sekarang prosesnya masih di Kementerian Pertahanan. Di sana akan dibahas lagi di Tim Evaluasi Pengadaan yang akan menentukan kapal selam jenis apa yang akan dibeli dan digunakan TNI Angkatan Laut. Apapun yang diberikan kami terima," kata Soeparno.

Pengadaan dua unit kapal selam itu dibiayai fasilitas Kredit Ekspor (KE) senilai 700 juta dolar Amerika Serikat, yang diperoleh dari fasilitas pinjaman luar negeri di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2004-2009.

"Kami sudah tentukan spesifikasi teknisnya, serta kemampuan dan efek penggentar yang lebih dari yang dimiliki negara tetangga," kata KSAL.

Pada tender pertama, dari empat negara produsen kapal selam yang mengajukan tawaran produk mereka, seperti Jerman, Prancis, Korea Selatan, dan Rusia, TNI Angkatan Laut telah menetapkan dua negara produsen sesuai kebutuhan yaitu Korea Selatan dan Rusia.

Rencananya, dari dua pilihan itu akan diuji kembali, mana spesifikasi kapal selam yang sesuai dengan kebutuhan TNI Angkatan Laut oleh Kementerian Pertahanan.

Kepastian Hibah F-16 Belum Dapat Jawaban AS

YOGYAKARTA - Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Imam Sufaat mengatakan, kepastian hibah pesawat tempur F-16 dari Amerika Serikat kepada Indonesia masih menunggu jawaban negara adikuasa itu.

"Kami berharap segera ada jawaban mengenai hal itu," katanya di sela rapat pimpinan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Udara (AU) di Akademi Angkatan Udara (AAU) Yogyakarta, Senin (24/1).

Ia mengatakan, pihaknya telah mengajukan permintaan kepada Amerika Serikat (AS) terkait dengan hibah 24 pesawat tempur F-16 pada 2009, tetapi hingga kini belum ada jawaban dari negara adidaya itu.

"Belum adanya jawaban dari AS kemungkinan karena banyak negara yang juga mengajukan permintaan hibah pesawat tempur F-16. Mereka juga ingin mendapatkan hibah pesawat tersebut," katanya.

Oleh karena itu, menurut dia, pihaknya melakukan pendekatan khusus kepada pihak yang berwenang di AS agar permintaan Indonesia mengenai hibah pesawat tempur F-16 disetujui dan direalisasikan secepatnya.

Ia mengatakan, TNI AU juga berencana membeli pengganti pesawat OV-10 Bronco, helikopter, dan pesawat angkut, karena ada dana tambahan percepatan pengadaan alat alutsista sebesar Rp4 triliun.

"Dana tambahan tersebut selain digunakan untuk pengadaan alutsista juga dipakai untuk perawatan dan pembelian suku cadang alutsista. Hal itu sesuai dengan program perencanaan strategis pembangunan TNI AU 2010-2014," katanya.

TNI AU Siap Lakukan Penyelidikan

Terkait dengan munculnya lingkaran besar yang muncul di areal pesawahan Dusun Rejosari, Sleman, pada Minggu (23/1) TNI AU menyatakan siap jika diminta meneliti dan menyelidikinya.

"Kami akan menunggu perkembangan lebih lanjut. Jika diminta untuk terjun meneliti fenomena itu, kami siap melaksanakannya," kata Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Imam Sufaat di sela rapat pimpinan TNI AU di Akademi Angkatan Udara (AAU) Yogyakarta, Senin.



Menurutnya, jika melihat bentuk lingkaran besar yang muncul, itu kemungkinan besar tercipta oleh teknologi canggih.

"Fenomena tersebut memang bisa dimungkinkan oleh bekas jejak pendaratan UFO, karena banyak orang yang meyakini makhluk luar angkasa itu ada. Namun, kekuatan dan kemampuan kita mungkin belum mampu menjangkau teknologi makhluk asing tersebut," katanya.

Ia mengisahkan, saat dia bertugas di Madiun, Jawa Timur, pernah mendapat laporan ada makhluk asing berupa cahaya biru dengan kekuatan tinggi, tetapi tiba-tiba menghilang.

"Waktu itu masih pagi, tetapi ada kilatan cahaya aneh yang kemungkinan juga akibat teknologi tinggi, dan banyak orang yang meyakini fenomena itu adalah UFO," katanya.

Lingkaran besar di pesawahan Dusun Rejosari itu diketahui warga pada Minggu (23/1) usai hujan dan angin kencang di kawasan tersebut.

Beberapa warga meyakini lingkaran besar itu bekas pendaratan pesawat UFO dari planet lain, sementara lokasi penampakan diduga UFO itu terus dipadati warga yang ingin melihat fenomena langsung fenomena itu.

RI-Korea Akan Perluas Kerjasama Industri Pertahanan

Kerjasama industri pertahanan akan mencakup antara lain pembangunan tank, panser, kapal patroli serta pesawat tempur. (photo : Deagel)

RI- Republik Korea Akan Tingkatkan Kerjasama Industri Pertahanan

Jakarta, DMC - Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Jumat (21/1), menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Republik Korea HE Kim Ho-Young, di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta. Kedatangannya kali ini adalah untuk menyampaikan dua hal yaitu mengenai kunjungan utusan khusus Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono yang akan bertemu dengan Pemerintah Republik Korea dan persiapan mengenai konten kerjasama industri pertahanannya.

Dubes Republik Korea mengharapkan diadakannya pertemuan antara pihak Republik Korea dengan Kementerian Pertahanan RI dan TNI sebelum utusan khusus Presiden RI bertemu dengan Pemerintah Republik Korea untuk menindaklanjuti kemungkinan kerjasama ini.

Sementara itu Wamenhan Sjafrie Sjamsoeddin menjelaskan bahwa berdasarkan laporan dari Sekjen Kemhan mengenai hasil dari pertemuan antara Presiden RI dengan Presiden Korea pada akhir tahun kemarin. Informasi tersebutlah yang mendorong Kementerian Pertahanan untuk proaktif berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Perekonomian tentang agenda yang menjadi fokus pertemuan tersebut.

Kementerian Pertahanan sampai saat ini masih membahas hasil pertemuan kedua pimpinan negara tersebut dengan Kemenko Perekonomian mengenai pembicaraan tentang kerjasama industri pertahanan dalam pertemuan tersebut. Menhan Purnomo Yusgiantoro mengharapkan hasil pertemuan antara kedua Kepala Pemerintahan tersebut dapat direalisasikan sesegera mungkin.

Pada akhir tahun yang lalu Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Republik Korea mengadakan pertemuan tingkat tinggi yang didalamnya membicarakan beberapa hal penting diantaranya kerjasama industri pertahanan antara kedua negara. Dan kedatangan Dubes Korsel kali ini adalah untuk mengetahui tindak lanjut upaya peningkatan kerjasama industri pertahanan kedua tersebut.

Kerjasama industri pertahanan ini antara lain pembangunan tank, panser, kapal patroli serta pesawat tempur. Yang dibicarakan oleh Presiden RI kepada Presiden Republik Korea sebenarnya sama dengan keinginan Wakil Menhan yang diungkapkan sebelumnya yaitu peningkatan kerjasama strategis di bidang industri pertahanan. Saat menerima Dubes Republik Korea, Wamenhan didampingi Kepala Badan Ranahan Kemhan Laksda TNI Susilo dan Dir Tekind Ditjen Pothan Kemhan Brigjen TNI Agus Suyarso. (DAS/SR)

RI-Turki Bangun Kerjasama di Bidang Industri Pertahanan

JAKARTA - Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Rabu (19/1), di kantor Kementerian Pertahanan Jakarta, menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Turki untuk Indonesia HE Murat Adali. Kunjungannya kali ini adalah dalam rangka pertemuan pembangunan kerjasama industri pertahanan antara RI dan Republik Turki yang dilangsungkan di Ditjen Pothan Kemhan dan dipimpin oleh Sekretariat Ditjen Potensi Pertahanan Laksma TNI Leonardi.

Pertemuan yang membicarakan kerjasama di bidang industri pertahanan ini berlangsung selama tiga hari dan akan berakhir pada 21 Januari 2011 yang berisi pembicaraan mengenai pengembangan kerjasama di bidang industri pertahanan dan kunjungan ke Mabes TNI Cilangkap untuk melakukan diskusi dengan pengguna Alutsista. Delegasi Turki dipimpin oleh Kepala Departemen Kerjasama Internasional dalam bidang industri pertahanan Lutfi Varoglu.

Wamenhan menjelaskan, pada dasarnya skema kerjasama kedua negara dalam bidang pertahanan dan dalam rangka mengembangkan kerjasama di bidang industri pertahanan adalah sama. Dan berdasarkan kemajuan industri pertahanan Turki yang juga dilihat langsung, diharapkan pertemuan yang membahas mengenai pengembangan industri pertahanan bersama ini dapat memberikan hasil yang konkret bagi kedua negara.

Dijelaskan oleh Dubes Turki untuk Indonesia , dalam kurun waktu 30 tahun terakhir ini industri pertahanan Turki sudah maju pesat sehingga mampu memenuhi kebutuhan alutsista dalam negerinya dan mulai merambah kepada negara-negara sahabatnya. Hal inilah yang mendorong Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono saat berkunjung ke Turki menyatakan keinginannya mengembangkan kerjasama industri pertahanan kedua negara.

Pertemuan ini adalah pertemuan pertama yang membicarakan mengenai kerjasama industri pertahanan sejak ditandatanganinya kerjasama bilateral pertahanan antara RI dan Republik Turki terutama dalam bidang industri pertahanan pada tahun 2010 lalu. Pertemuan ini sangat penting tidak hanya bagi kemajuan kerjasama industri pertahanan kedua negara tetapi juga dalam rangka memperkuat hubungan kerjasama pertahanan kedua negara.

Lebih lanjut diharapkannya pertemuan ini menghasilkan daftar kerjasama dalam industri pertahanan yang dapat dilakukan bersama dan jika dimungkinkan dituangkan dalam MoU. Didalam daftar tersebut akan sekaligus ditunjuk industri pertahanan Turki dan Indonesia yang dapat saling bekerjasama sehingga memiliki sebuah struktur kerjasama yang jelas. Dan diharapkan MoU kerjasama industri pertahanan ini dapat ditandatangani saat Presiden Turki melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia pada April mendatang.

KRI Banjarmasin-592 Jalani Long Sea Trial

JAKARTA – Panglima Komando Lintas laut Militer Laksma TNI Didit Herdiawan, meninjau kesiapan KRI Banjarmasin-592 kapal perang baru TNI AL yang akan melaksanakan uji coba/long sea trial lintas laut di wilayah perairan Indonesia, diberangkatkan dari dermaga Kolinlamil Tanjung Priok Jakarta, Selasa (18/1)

Dalam Kesempatan tersebut Didit menegaskan kepada Komandan KRI dan para perwira pengawak KRI Banjarmasin-592 agar selama melaksanakan long sea trial membuat jurnal kegiatan pada masing –masing departeman di kapal perang .

Tiap perwira, tambahnya dalam menyiapkan laporan agar dilaksanakan secara lengkap dan mendalami permasalhan yang ada sebagai dasar dalam pembuatan laporan kepada pemimpin ataupun atasan.

Lebih lanjut dikatakan bahwa dalam kegiatan long sea trial ini bakal dilaksanakan kegiatan safari KRI Banjarmasin-592 hasil produksi PT PAL Surabaya. Dan memanfaatkan mementum kehadirannya di beberapa dermaga untuk memperkenalkan kapal tersebut. Sekaligus juga mengadakan kunjungan kehormatan kepada pejabat muspida didaerah maupun mengundang pejabat daerah dalam acara minum kopi bersama di kapal.

"Pada saat merapat di dermaga pelabuhan, gunakan kesempatan tersebut untuk kegiatan open ship/ kunjungan warga masyarakat setempat dan anak-anak sekolah sesuai prosedur, namun hal tersebut tetap utamakan keamanan personel dan material", tambahnya.

Untuk mendukung kegiatan tersebut, KRI Banjarmasin-592 akan mengangkut ranpur korps marinir diantaranya: 4 tank PT 76, 3 tank RRF dan 2 sea reader. Semuanya untuk melakanakan latihan embarkasi dan debarkasi ranpur dan latihan pendaratan. Selain itu di angkut pula 2 tank jenis AMX-10 P dari TNI AD yang digeser ke Makasar.

Untuk kegiatan latihan pendaratan dan embarkasi/debarkasi tersebut kapal perang yang memiliki panjang 125 meter dan lebar 22 meter akan dilibatkan pula personel dari Koprs Marinir sejumlah 75 orang untuk latihan pendaratan.

Untuk rute selanjutnya KRI Banjarmasin-592 direncanakan akan melaksanakan lintas laut menuju wilayah timur Indonesia, antara lain Ambon, Gorontalo, Bitung dan Balikpapan.

Proses Sertifikasi Roket D-230 Masih di Kemhan

JAKARTA - Menteri Negara Riset dan Teknologi Suharna Surapranata mengemukakan, sertifikasi prototipe Roket D-230 masih dalam proses di Kementerian Pertahanan dan pihaknya akan terus melakukan pengembangan serta uji coba teknologi kedirgantaraan militer.

Menurut Menteri Negara Riset dan Teknologi Suharna Surapranata saat rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Gedung DPR/MPR Jakarta, Senin (17/1), Roket D-230 merupakan salah satu keberhasilan bekerjasama dengan Kemhan, BUMN, universitas dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK).

Kerja sama itu, antara lain, telah menghasilakan "Dirgantara 20-30 Km" atau yang disebut "Roket D-230". Kedepan, penguasaan teknologi dan industri peroketan khususnya untuk kaliber 122 mm akan dilakukan secara mandiri. "`Blueprint` desain `enginering` roket non kendali darat ke darat, pembuatan prototipe, uji statik dan uji terbang telah dilakukan," katanya.

Menurut menteri, sebanyak 20 Roket D-230 kaliber 122 mm telah berhasil diterbangkan dengan jarak terbang 11-14 km untuk "single stage" dan 18-20 km untuk "double stage".

"Saat ini, prototipe roket-roket tersebut dalam proses sertifikasi oleh Kementerian Pertahanan," katanya.

Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa PT LEN dan LAPAN bekerja sama mengembangkan sistem telemetri Roket Nasional D-230. Sistem telemetri merupakan payload (muatan) berisi modul elektronik yang menggantikan warhead (hulu ledak) roket.

Sistem akan mengirimkan sinyal data - posisi, ketinggian dan jarak terhadap stasiun peluncuran.

Menhan Purnomo Serah Terimakan Patung Jendral Sudirman ke Kemhan Jepang

TOKYO - Menhan RI, Purnomo Yusgiantoro, menyerah terimakan Patung Jenderal Besar Sudirman sebagai sosok panglima besar TNI Pertama dari tentara Pembela Tanah Air (PETA) di halaman depan Markas Besar Kementrian Pertahanan Jepang. Pada Jumat (14/1) di Shinjuku-ku, Tokyo.

Dalam sambutannya, kedua Menhan menyampaikan harapannya, bahwa dengan adanya Patung Panglima Besar Jenderal Sudirman tersebut, akan menandai peningkatan hubungan kedua Negara khususnya di bidang pertahanan.

Indonesia Mampu Buat Kapal Perang LPD

Kapal Perang jenis LPD, KRI Banjarmasin-592

JAKARTA — Cita-cita Pemerintah Indonesia untuk berdaulat dan mandiri dalam pengadaan alutsista semakin terwujud. Pada akhir November lalu putra-putra terbaik bangsa berhasil membuat Kapal Perang RI Banjarmasin-592.

Kandungan lokal pada KRI jenis landing platform deck (LPD) atau berfungsi untuk memobilisasi pergeseran pasukan ini mencapai 40-60 persen. Sementara itu, mesin KRI Banjarmasin-592 didapat dari Amerika Serikat.

"Pelaksanaan pengerjaannya dibuat di galangan kapal PT PAL Indonesia dengan pengawasan tenaga ahli dan peralatan dari Dae Sun Shipbuilding, Korea" kata Kepala Pusat Penerangan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Laksma Iskandar Sitompul.

Dikatakan, kapal yang diserahkan ke jajaran Markas Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil) pada 22 Desember 2010 ini merupakan wujud keberhasilan TNI AL untuk melaksanakan transfer teknologi kepada industri strategis nasional.

Kelebihan KRI ini dibandingkan dengan kapal sejenis lainnya adalah daya tampungnya. Jika kapal sejenis yang telah ada sebelumnya hanya dapat menampung 3 helikopter, KRI Banjarmasin-592 ini mampu menampung 5 helikopter.

"Tiga helikopter di deck dan dua helikopter di dalam hanggar," kata Komandan KRI Banjarmasin-592 Kolonel Laut Eko Joko Wiyono.

Kapal ini juga dirancang mengangkut 22 tank, 560 pasukan, dan 126 awak. Kapal ini bisa juga mengangkut kombinasi 20 truk dan 13 tank. Selain berfungsi untuk memobilisasi pasukan, kapal sepanjang 125 meter x 22 meter ini juga dapat digunakan untuk fungsi operasi militer selain perang (OMSP), seperti membawa logistik ke daerah bencana alam.

Ketika membawa logistik, kapal ini pun dapat menjalankan fungsi patroli di kawasan yang dilintasinya. Awak kapal KRI Banjarmasin, kata Iskandar, juga dipersenjatai demi melindungi diri. "Perwira di kapal ini memang dipersiapkan untuk melakukan fungsi patroli," kata Iskandar.


Kapuspen TNI Laksda TNI Iskandar Sitompul (2 kanan) didampingi (dari kiri) Kadispenal Laksma TNI Tri Prasodjo, Kadispenad Brigjen TNI Wiryantoro dan Kadispenau Marsma TNI Bambang Samoedro berbincang di atas KRI Banjarmasin - 592 di perairan Pulau Seribu, Jakarta, Minggu (16/1).

Terkait dengan biaya pembuatan, Iskandar mengatakan, KRI Banjarmasin-592, yang diserahkan PT PAL di Surabaya kepada TNI pada November 2010 silam, menelan dana Rp 360 miliar. Anggaran ini diambil dari APBN multiple years selama lima tahun.

Biaya pembuatan ini memang sedikit lebih mahal dibandingkan dengan pemerintah membeli langsung. Namun, biaya yang lebih mahal tersebut disebabkan lama waktu pembuatan kapal selama tiga tahun. Idealnya, kapal sejenis KRI Banjarmasin, yang dibuat pada 2006-2009, dapat dikerjakan selama dua tahun.

Iskandar mengaku optimistis, ke depan, berbekal pengalaman yang ada, putra-putri bangsa dapat membuat KRI sejenis selama dua tahun sehingga biaya dapat ditekan. TNI berharap, ketika putra-putri terbaik bangsa dapat membuat KRI sejenis KRI Banjarmasin-592 selama dua tahun, akan ada negara-negara yang tertarik memesan kapal perang dari Indonesia.

Saat ini KRI Banda Aceh-593, kapal sejenis KRI Banjarmasin-592, mulai dikerjakan. Diharapkan, kapal tersebut dapat dirampungkan selama dua tahun. "Harapan TNI, ke depan, semoga kapal-kapal yang tidak pure combatant (hanya difungsikan untuk perang) bisa dibuat putra-putra bangsa secara keseluruhan," kata Iskandar.

KRI Banjarmasin-592 selanjutnya akan berada di bawah koordinasi Markas Komando Lintas Laut Militer Tj.Priok, Jakarta.

Wamenhan Tinjau Proyek Pembangunan PMPP

BOGOR - Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Rabu (12/1), meninjau perkembangan pembangunan Pusat Markas Pasukan Perdamaian (PMPP) di Desa Sukahati Citeureup Bogor. Kedatangannya kali ini didampingi oleh Dirjen Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan Prof.Ir. Budi Susilo Supandji DEA. Proyek yang dibangun di atas lahan seluas 260 hektar tersebut, rencananya akan dijadikan sebagai lokasi pusat pelatihan prajurit TNI yang akan bertugas sebagai Pasukan Pemelihara Perdamaian Bangsa-Bangsa.

Selain sebagai pusat pelatihan pasukan perdamaian, nantinya lahan yang ada akan digunakan juga sebagai pusat bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana alam, pusat penanggulangan teror serta sebagai tempat pasukan yang disiapkan (stand by forces) untuk diterjunkan dalam penugasan.

Dalam peninjauan kali ini Wamenhan menerima paparan mengenai kemajuan pembangunan, tantangan dan hambatan yang dialami dalam pembangunan serta masukan-masukan bagi pimpinan Kemhan. Hambatan yang disampaikan antara lain bahan material pembangunan sering terlambat datang karena beratnya medan serta hambatan cuaca yang tak menentu. Sementara itu Wamenhan memberikan beberapa catatan dan masukan pada pimpinan proyek.

Pesawat Siluman China Pernah ke Guam, AS

BEIJING - Pesawat tempur siluman China telah terbukti tidak tertangkap radar. Menurut laporan dalam sebuah uji cobanya, pesawat J-20 yang membawa misil pernah sampai ke wilayah Guam tanpa diketahui Amerika Serikat.

Foto-foto pesawat J-20 sudah banyak mengisi halaman-halaman di internet. Situs Aviation Week bahkan menyebut pesawat ini akan resmi beroperasi pada 2017. Namun, kabar ini dibantah oleh Menteri Pertahanan Robert Gates. Dia mengklaim China baru bisa mengoperasikan jet tempur siluman pada 2020.

Beberapa ahli pesawat mengatakan jet tempur siluman China memiliki bodi lebih besar dari jet siluman yang sudah ada. "J-20 dikemudikan satu orang, dua mesin, lebih berat dan besar dari Sukhoi T-50 dan F-22," kata seorang ahli di situs Aviation Week.

Sumber : METROTVNEWS.COM

2011, Kemenhan Fokus Penuhi Operasional TNI

JAKARTA - Kementerian Pertahanan tahun ini akan memfokuskan pada pengadaan alutsista untuk memenuhi kesiapan operasional TNI. Kemenhan juga mengusahakan dapat mencapai tingkat pemeliharaan kemampuan peralatan TNI.

Soal perincian alutsista yang akan dibeli, Sjafrie masih enggan mengutarakannya. "Itu masih ada rapat teknis lagi, belum bisa kita breakdown sampai ke tingkat bawah," kata Wakil Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoedin, usai acara Rapat Pimpinan Kementerian Pertahanan, di Jakarta, Kamis (6/1).

Sjafrie mengatakan, Kemenhan tahun ini memprioritaskan rampungnya beberapa kebijakan. Di antaranya, tentang regulasi pertahanan negara, peningkatan target pencapaian kebutuhan alutsista TNI, terselenggaranya kesejahteraan prajurit dan PNS, dan pengembangan industri pertahanan dalam negeri.

Untuk alutsista, Kementerian akan mewajibkan penggunaan produksi dalam negeri. "Kalau itu masih bisa kita produksi dengan kualitas dan spesifikasi yang diperlukan TNI," ujarnya.

Kementerian, lanjutnya, juga akan meningkatkan pengawasan komprehensif terhadap pengelolaan anggaran, mulai dari perencanaan sampai dengan tahap pelaksanaan. "Itu esensi dari kebijakan tahun ini," kata dia.

Sjafrie mengatakan, Kemenhan tahun ini membutuhkan anggaran sebesar Rp 11 triliun untuk pengadaan dan pemeliharaan alutsista TNI. Sebanyak Rp 2 triliun sudah masuk APBN 2011, sisanya akan dimasukkan ke dalam APBN Perubahan 2011.

Sjafrie mengatakan, anggaran alutsista itu nantinya akan digunakan TNI untuk pemenuhan kebutuhan transportasi, mobilitas, persenjataan, dan peningkatan daya tangkal.

Dana itu, kata Sjafrie, juga digunakan untuk pembelian kapal perang guna memperkuat patroli laut TNI AL, serta kesiapan penggantian peralatan-peralatan TNI AU yang dibutuhkan untuk kepentingan melawan insurgensi. "Mengganti pesawat tempur untuk lawan insurgensi," imbuhnya. Seperti diketahui TNI AU berencana membeli pesawat EMB-314 "Super Tucano" dari Embraer-Brazil sebagai pengganti OV-10F dengan kemampuan counter-insurgency (COIN).

Ketika ditanya perkembangan hibah pesawat jet tempur jenis F-16 yang ditawarkan Amerika Serikat, Sjafrie mengatakan hal itu masih dikaji di tingkat kementerian dan belum ada hasil final. "Kita lihat perkembangannya. Masih dalam pembicaraan di tingkat kementerian," ujarnya.

TNI AL Memodifikasi Sistem Pendorong Hovercraft

SURABAYA - Hovercraft yand dimiliki TNI Angkatan Laut sedang dimodifikasi sistim pendorongnya. Ada Lima unit Hovercraft yang dimiliki oleh Koarmatim yang diawaki oleh anggota Divisi Pantai yang berada dibawah jajaran Satuan Kapal Amfibi (satfib) Koarmatim yang saat ini diujicobakan di laut sekitar Dermaga Koarmatim, Kamis (6/1).

Sistim pendorong yang dirubah dari semula menggunakan Fix Propeler menjadi Picth Propeler yang memiliki sistim kerja yang berbeda. Sistim lama Fix Propeler memiliki kelemahan jika mesin di start maka kendaraan tersebut langsung berjalan atau melaju. Sedangkan sistim baru Picth Propeler memiliki keunggulan jika mesin di start kendaraan tersebut masih biasa diam ditempat.

Dalam proses modifikasi Hovercraft dibawah ketua koordinasi Kolonel Laut (T) Cahyono R, S.E., yang merupakan Staf Ahli (Sahli) Pangarmatim bidang Teknologi Logistik bekerjasama dengan Fasilitas Pemeliharaan dan Pangkalan (Fasharkan) Surabaya serta Divisi pantai. Rencananya kelima Hovercraft yang ada di Koarmatim semuanya akan dimodifikasi jika dalam uji coba kali ini berhasil tanpa ada hambatan, tegas Sahli Pangarmatim bidang Teknologi Logistik.



Ada beberapa spesifikasi yang dimiliki oleh Hovercrat TNI AL buatan industry Nasional tahun 2005 yang ada sekarang diantaranya adalah kendaraan ini memiliki peralatan radar navigasi, Global Position Sistym (GPS) radio komunikasi, mampu mengangkut 20 personel dengan beban berat maksimum 2000 kilo gram. Kecepatan maksimum 33 knot, kecepatan jelajah 28 knot dengan menggunakan mesin 466HP. Deutz BF 8M 1015 CP buatan Jerman berbahan bakar solar yang mampu berjalan diatas gelombang setinggi 100 Cm menggunakan sistim kemudi hidrolik.

Yang belum diketahui oleh banyak orang bahwa hovercraft ini saat berjalan posisinya adalah tidak menyentuh air atau darat, tetapi melayang sekitar 3 Cm dari permukaan, selain mampu menjelajah lautan juga mampu berjalan di rawa-rawa dan daratan. Fungsi hovercraft dikalangan TNI AL sebagai sarana mendukung operasi pendaratan amfibi, ambulan air dan angkut personel.

Perumusan Kebijakan Pertahanan 2011

JAKARTA - Wakil Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, Selasa pagi (4/1) membuka sekaligus memimpin langsung kegiatan Pra Rapat Pimpinan (Pra Rapim) Kemhan, Tahun 2011 di Kantor Kemhan RI, Jakarta Pusat. Kegiatan Pra Rapim saat ini dihadiri oleh sekitar 83 peserta yang berasal dari pejabat esselon I dan II sebagai penentu kebijakan Satuan Kerja (Satker) yang ada di lingkungan Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, Mabes Angkatan, serta Universitas Pertahanan (UNHAN).

Dalam pengarahannya, Wamenhan mengatakan esensi dari kegiatan Pra Rapim Kemhan 2011 ini adalah suatu konsolidasi dalam menghadapi Rapat Pimpinan (Rapim) Kemhan di tahun 2011 pada tanggal 6 Januari 2011 mendatang. Adapun agendanya antaralain, penyampaian refleksi dan evaluasi kebijakan Tahun 2010 dari setiap pejabat esselon I sebagai penentu kebijakan. Menurut Wamnehan, hal tersebut dimaksudkan sebagai referensi bagi Menteri Pertahanan didalam merumuskan kebijakan pertahanan negara tahun 2011 yang akan disampaikan pada rapim Kemhan 2011 mendatang.

Selain itu agenda lainnya adalah pembahasan pemutakhiran data-data dalam rangka program pendekatan dan pencapaian Kekuatan Pokok Minimal atau MEF (Minimum Essential Force) untuk memenuhi kebutuhan Alutsista TNI pada tahun 2011. Selain itu juga untuk memformulasikan perencanaan Blue Book kebutuhan alutsista dengan menggunakan pinjaman luar negeri yang berperiode 2010-2014.

Diharapkan Wamenhan, pembahasan agenda saat ini akan memberikan manfaat yang besar didalam merumuskan bobot dari Rapim Kemhan nanti. Diharapkan juga adanya masukan-masukan yang ada kaitannya dengan kebijakan-kebijakan dan pemutakhiran data mengenai kebutuhan alutsista untuk tahun 2011.

Penyelenggaraan kegiatan Pra Rapim 2011 dilaksanakan dalam rangka merumuskan kebijakan Pertahanan Tahun 2011 dan pembahasan Updating MEF (Minimal Esensial Force) untuk Tahun 2011-2014. Disamping itu pada kegiatan tersebut juga di bahas tentang refleksi dan evaluasi kebijakan tahun 2010 dari masing-masing Satuan Kerja penentu kebijakan dengan dihadapkan pada kebijakan umum Pertahanan Negara yang telah ditetapkan oleh Presiden. Sehingga nantinya diharapkan akan diketemukan Formulasi kebijakan pertahanan Tahun. 2011 setelah melalui suatu diskusi dari masing-masing peserta.

Terkait proses untuk memformulasi rumusan kebijakan pertahanan Tahun 2011 tersebut juga melibatkan urusan-urusan perencanaan dari Mabes TNI dan Mabes Angkatan yang sejak awal penetuan kebijakan pertahanan tahun 2010 telah terlibat.

Melalui proses diskusi yang melibatkan semua Satker di Kemhan dan UNHAN perencana di Mabes TNI dan Angkatan diharapkan tersusun Kebijakan Pertahanan Negara tahun 2011 yang lebih komprehensif, tepat sasaran dan sesuai tantangan dan ancaman yang dihadapai dimasa yang akan datang.

Mengenai evaluasi kebijakan tahun 2010 Universitas Pertahanan (UNHAN), Rektor Unhan, Mayjen TNI Syarifudin Tippe selain menyampaikan evaluasi terhadap pembangunan empat Program Studi (Prodi Strategi Perang Semesta, Prodi Manajemen Pertahanan, Prodi Ekonomi Pertahanan dan Prodi Manajemen Bencana ) yang menyertai berdirinya UNHAN. Rektor Unhan juga menyampaikan kegiatan penting yang telah dilaksanakan pada tahun 2010, seperti pelaksanaan Seminar Internasional, pelaksanaan Simposium Nasional tentang kedaulatan NKRI, UNhan telah berhasil menjadi Co-Chaiman pada 14th ARF HDUCIM di NDU Washington DC.


Sidang Komite Kebijakan Industri Pertahanan

Terkait rencana kegiatan tahun 2011, Rektor menjelaskan beberapa kegiatan yang telah dirintis, seperti penyususnan Naskah Akademik posisi ilmu pertahanan dalam rumpun keilmuan, rencana penyelenggaraan Jakarta Internasional Defence Dialoue (JIDD) dan rencana penyelenggaraan 15th ASEAN Regional Forum Heads Of Defense University /College/Institute Meeting.

Bidang Strategi

Ditjen Strategi Pertahanan (Strahan) menyampaikan beberapa hal yang menonjol seperti analisis Strategi masih diperlukannya penajaman kembali regulasi mekanisme transformasi informasi komunitas intelijen, kebijakan pembangunan Kekuatan Pertahanan Minimal Essential Force (MEF) masih terbatasnya dukungan anggaran dan singkronisasi Shopping list Alutsista, Kerjasama Internasional disampaikan terkait dengan proses penyiapan ketentuan dari pelaksanaan ADMM 2011 mendatang dan bidang Wilhan dijelaskan tentang telah ditandatanganinya pertukaran Ratifikasi hasil perundingan batas laut teretorial RI-Singapura serta penanganan 10 Outstanding Boudary Problems batas darat RI – Malaysia.

Bidang Pengawasan dan Pengendalian

Itjen Kemhan menyoroti bahwa selama pelaksanaan tahun anggaran 2010, satker-satker di lingkungan Kemhan RI, dalam melaksanakan program-programnya, masih belum secara optimal menerapkan manajemen mulai dari aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai dengan evaluasi dan pelaporan. Inspektorat baik dari internal (dhi Kemhan RI) ataupun eksternal (BPK RI) masih menemui adanya dugaan penyimpangan proses pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan oleh satker-satker di lingkungan Kemhan, hal ini tentunya .dapat mempengaruhi akuntabilitas kinerja Kemhan secara keseluruhan.

Sehingga pada tahun 2011 ini, segenap pimpinan dan personel di lingkungan Kemhan dituntut dapat meningkatkan daya pikir dan inovasi guna memformulasikan kebijakan Kemhan sehingga mampu memperoleh hasil yang diharapkan. Selain itu diharapkan para satker dapat melakuakan pembenahan manajemen dan administrasinya secara menyeluruh ke depan, khususnya pengelolaan Barang Milik Negara, sebagai upaya mendukung Laporan keuangan Kemhan dan TNI, pada akhirnya opini disclaimer “wajar tanpa pengecualian” dapat tercapai.

Bidang Perencanaan

Ditjen Renhan dalam refleksi kebijakannya terus memprioritaskan kelanjutan pembangunan Minimum Essential Force (MEF) melalui modernisasi alutsista TNI AD, AL dan AU dengan total kebutuhan anggaran sebesar Rp. 279, 86 trilyun, di mana tahun 2010 merupakan awal perdana program tersebut dengan anggaran sebesar 42. 310,14 Milyar rupiah. Untuk memepercepat pencapaian MEF telah disetujui tambahan anggaran sebesar Rp. 57 Triliun, dengan rincian Tahun 2010 sebesar Rp. 7 Trilun, Tahun 2011 sebesar Rp. 11 Trilun, Tahun 2012 sebesar Rp.12 Triliun, Tahun 2013 sebesar Rp. 13 Triliun dan tahun 2013 sebesar 14 Triliun.

Dan pada tahun anggaran 2011 total anggaran yang direncakan sebesar Rp. 47.498.500.000 dengan perincian belanja pegawai sebesar Rp. 22.583.830.000, belanja barang sebesar Rp.10.193.790.000 dan belanja modal sebesar Rp. 14.720.880.000

Sedangkan hal mendapat sorotan Ditjen Renhan adalah terealisasinya pembayaran tunjangan kinerja bagi personel TNI dan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Kemhan dan TNI serta tunjanagn khusus prbatasan bagi prajurit dan PNS yang bertugas di wilayah pulau-pulau kecil terluar dan wilayah perbatasan NKRI. Saat ini terdapat 12 pulau terluar yang dijaga oleh TNI dari 92 pulau terluar yang ada dan tiga wilayah perbatasan darat, di mana prajurit yang menjaga dirasa perlu mendapatkan tunjangan tersebut. Namun demikian, Renhan mengharapkan adanya up dating data secara kuantitatif, sehingga penyaluran tunjangan dapat tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bidang Kekuatan Pertahanan

Ditjen Kuathan melihat perlu peningkatan pengembangan Sistem Manajemen Akuntabilitas Barang Milik Negara (SIMAK BMN) dengan melengkapi piranti lunak atau kerasnya. Dan dalam perencanaan kebutuhan materiel terutama pengadaan alat kesehatan masih belum sesuai dengan rencana kebutuhan yang dialokasikan.

Hal ini terkait dengan upaya penertiban BMN dan upaya untuk memperoleh opini WTP dari BPK. Ditjen Kuathan mengharapkan adanya kesinambungan anggaran untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pengembangan SIMAK BMN ke depan.

Bidang Potensi Pertahanan

Ditjen Pothan sebagai pelaksana tugas dan fungsi Kemhan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang potensi pertahanan telah menyusun RUU tentang Komponen Pendukung dan Bela Negara serta Rancangan Peraturan Presiden tentang Komponen Cadangan dan Bela Negara, serta kegiatan sosialisasi terhadap produk tersebut.

Namun mengingat RUU Kompenen Cadangan yang diajukan Kemhan belum mendapatkan pengesahan dari DPR, Ditjen Pothan mengharapkan perlunya intensitas pendekatan terhadap Dewan dalam rangka mempercepat pengesahan RUU Komponen Cadangan.

Bidang Pendidikan dan Pelatihan

Sebagai unsur pelaksana tugas dan fungsi dalam penyelanggaran bidang pendidikan dan pelatihan di bidang pertahanan, Badiklat Kemhan selama tahun 2010, secara umum telah menjawab peningkatan kompetensi personel Kemhan/TNI yang dibutuhkan organisasi atau untuk menjawab sistem di lingkungan Kemhan yaitu pemenuhan jabatan struktural dan fungsional tertentu atau umum. Kegiatan workshop bagi pejabat baru eselon II, II dan IV tentang Sistem Pertahanan Negara dan atau ketrampilan melalui Geladi Olah Krida Nusantara Jaya juga telah mampu diselenggarakan oleh Badiklat Kemhan RI, selain penyelenggaraan pendidikan yang rutin dilaksanakan.


Menhan dan Wamenhan saat berkunjung ke salah satu Industri Pertahanan di Bandung


Bidang Penelitian dan Pengembangan

Balitbang menyoroti keterbatasan anggaran dan keterbatasan tekhnologi dalam pembuatan prototipe Rudal jelajah Surface to Surface berjarak 100-150 km kurang efektif, mengingat pembuatan litbang harus terpadu antara sistem peluncuran dan pengendalian. Litbang juga mengharapkan program pembuatan Warhead Impact Fuze untuk rudal, pembuatan material komposit alumminium paduan, Glade Smart Bomb, Alkom Manfapack dan Alkompur Ruset UHF yang saat ini masih pada taraf model, dilanjutkan sampai dengan taraf prototype pada tahun 2011.

Bidang Sarana Pertahanan

Badan sarana Pertahanan dalam evaluasi prgram kerjanya tahun 2010 telah berhasil melibatkan Perguruan Tinggi, Lembaga Litbang dan badan Usaha Milik negara Industri Pertahanan dalam peningkatan kemampuan dan inovasi membuat rancang bangun serta mendorong dan mensinegiskan industri pertahanan lelaui revilatisasi industri pertahanan dalam negeri. Selain itu beberapa alutsista dengan tekhnologi canggih juga telah berhasil didatangkan untuk memperkuat TNI, beberapa diantaranya pesawat Shukoi untuk TNI AU, Helikopter MI35P untuk TNI AD dan Tank BMP3F untuk TNI AL. Baranahan melalui direktorat konstruksi juga telah memulai pembangunan PMPP yang diharapkan siap beroperasi pada tahun 2013.


Amunisi tank BMP-3F untuk Resimen Kavaleri-1 Marinir, Karangpilang Surabaya. FOTO ANTARA/Eric Ireng/ed/nz/10

Selanjutnya dari pihak Mabes TNI dan Angkatan yang diwakili oleh para Staf Perencanaan telah menyampaikan kebutuhan alutsista TNI pada Tahun 2010-2014 secara rinci dengan pengadaan Multiyear system. Dalam pengadaan alutsista tersebut juga ditentukan alutsista mana saja yang akan diadakan di dalam negeri dan pengadaan luar negeri. Pada dasarnya pengadaan alutsista TNI tersebut telah melalui pembahasan bersama dengan Menhan beserta angkatan.

Sementara itu pada sesi tanggapan Pra Rapim 2011 yang dipimpin oleh Wamenhan, telah dibahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan pengadaan alutsista TNI untuk tahun 2011 hingga 2014. berbagai masukan telah dibahas dengan mendapatkan hal yang proporsional. Penuturan Wamenhan terkait dengan pengintegrasian sistem dan peralatan yang ada di masing-masing matra dan penekanan pada fungsi matra pada pelaksanaan tugas secara umum.

Pada bagian akhir sebelum Pra Rapim 2011 ditutup, Wamenhan menekankan agar ada keseragaman sistematika pengadaan Alutsista dan sarana prasarana, sehingga ada data yang factual terkait dengan alokasi anggaran pada masing-masing bagian yang direncanakan.