KRi Cakra-401 Kembali ke Dermaga Ujung, Surabaya

SURABAYA - Sejumlah prajurit TNI-AL berada di atas lambung kapal selam KRI Cakra-401 melintas di perairan laut Surabaya, Jatim, Senin (4/7) usai melakukan patroli menjaga kedaulatan wilayah laut NKRI. KRI Cakra-401 merupakan salah satu armada pemukul TNI AL yang telah ditingkatkan kemampuannya di DSME Korea Selatan dan dipersenjatai oleh 14 buah torpedo 21 inci. Saat ini KRI Nanggala-402 juga tengah melakukan perbaikan dan peningkatan kemampuan ditempat yang sama. FOTO ANTARA/M Risyal Hidayat/Koz/Spt/11. 

Kapal selam kelas Kilo

Kilo adalah nama kelas yang diberikan NATO untuk kapal selam militer bertenaga diesel buatan Rusia. Versi asli dari kapal selam ini di Rusia dikenal dengan nama Project 877. Kapal selam kelas ini juga memiliki versi yang lebih baru yang dikenal dengan namaImproved Kilo dan di Rusia dikenal dengan Project 636.

Berfungsi sebagai anti kapal permukaan dan anti kapal selam dan beroperasi di perairan dangkal. Kapal selam kelas Kilo mampu beroperasi dengan tenang. Project 636 dikenal sebagai salah satu kapal selam yang menghasilkan suara terlemah di dunia.

Kapal selam pertama kelas Kilo untuk Angkatan Laut Uni Soviet beroperasi pada tahun 1982. Angkata Laut Rusia masih memiliki kapal selam kelas ini, dan per tahun 2000 dilaporkan memiliki 14 buah kapal selam kelas ini termasuk 7 cadangan. 21 buah diekspor ke beberapa negara :

•  Aljazair (2 kelas Kilo)
•  Cina (2 kelas Kilo, 2 kelas Improved Kilo, dan 8 kelas Improved Kilo dalam pesanan)
•  India (10 kelas Kilo)
•  Iran (3 kelas Kilo)
•  Polandia (1 kelas Kilo - ORP Orzel (kelas Kilo)
•  Rumania (1 kelas Kilo, dalam keadaan tidak operasional) 

Spesifikasi 

Ada beberapa varian kelas Kilo sehingga spesifikasi berikut mungkin tidak cocok untuk semua varian. Berikut adalah spesifikasi secara kasar.

• Bobot :
  • 2.300-2.350 ton ketika mengapung.
  • 3.000-4.000 ton ketika menyelam.
• Dimensi :
  • Panjang : 70-74 meter.
  • Beam: 9.9 meter.
  • Draft: 6.2-6.5 meter.
• Kecepatan maksimum
  • 10-12 knot ketika mengapung.
  • 17-25 knot ketika menyelam.
• Sistem propulsi : Diesel elektrik.
• Kedalaman maksimum : 300 meter (operasional : 240-250 meter).
• Ketahanan
  • 400 mil ketika menyelam dengan kecepatan 3 knot.
  • 6.000 mil ketika mengapung dengan kecepatan 7 knot (7.500 mil pada kelas Improved Kilo).
  • 45 hari di laut.
• Persenjataan
  • Pertahanan udara : 8 roket permukaan ke udara SA-N-8 Gremlin atau SA-N-10 Gimlet
  • Torpedo : 18 torpedo atau 24 ranjau, enam buah tabung torpedo 533mm.

Indonesia Persiapkan Para Ahli Dalam Alih Teknologi Pembuatan Kapal Selam

JAKARTA - Meski pemerintah menargetkan industri pertahanan sudah terbangun pada 2024, Indonesia diharapkan sudah bisa memproduksi kapal selam sendiri pada 2020. Untuk itu, seiring dengan jenis kapal selam yang akan dipilih nantinya, Indonesia akan siap memulai alih teknologi pembuatan kapal selam.

“Tahun ini akan kita siapkan insinyur-insinyur kita untuk proses alih teknologinya,” ujar Kepala Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan, Laksamana Muda Susilo, kepada Tempo, Senin (6/6).

Tahap awal proses alih teknologi dilakukan dengan mengirimkan sumber daya manusia dari Indonesia untuk terlibat dalam perakitan kapal selam yang dipesan oleh pemerintah ke negara produsen kapal itu. Tahap berikutnya dari alih teknologi adalah perakitan dan produksi sebagian komponen kapal selam di Indonesia.

Susilo mengatakan tahun ini Indonesia berencana memesan dua kapal selam. Pada pemesanan berikutnya diharapkan perakitan salah satu unit yang dipesan bisa dilakukan di tanah air walaupun komponen dan alat-alat utamanya masih diimpor. "Misalnya kita beli tiga, yang dua diproduksi di sana (negara produsen), satu lagi kita rakit di sini," ujarnya.

Susilo mengatakan saat ini potensi pengembangan kapal selam di Indonesia memang belum ada. Industri kapal di dalam negeri belum menguasai teknologi pembuatan kapal selam maupun sumber daya manusia berupa tenaga ahli. Persoalan lain yang dihadapi untuk mengembangkan industri ini adalah investasi yang diperlukan sangat besar. 


 


Indonesia, kata dia, juga belum memiliki galangan kapal dan kelengkapannya dengan kapasitas yang cukup besar untuk membangun kapal selam. Meskipun ada galangan yang cukup besar, diperlukan perbaikan dan penambahan fasilitas. "Biaya untuk membangun galangan kapal ini lebih besar dari biaya untuk pembelian satu unit kapal selam," kata Susilo.

Juru Bicara Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) Silmy Karim mengatakan komite bersama Kementerian Pertahanan akan mendorong beberapa kebijakan untuk mendukung pertumbuhan industri pertahanan nasional. Salah satunya yang akan diusulkan adalah pembebasan bea masuk sparepart untuk industri pertahanan.

Ini dilakukan untuk memicu produksi alat pertahanan oleh perusahaan-perusahaan di dalam negeri. "Sekarang kami sedang menginventarisir komponen apa saja yang perlu diberi pembebasan bea masuk," katanya. Kementerian akan meminta agar peraturan pembebasan dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan khusus komponen pertahanan.

Kemhan Beri Pembekalan Pada Tim Engineering KF-X

BANDUNG - Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan (Sekjen Kemhan) Marsdya TNI Eris Herryanto, S.IP, M.A., memberikan pembekalan kepada Tim Engineering KF-X/IF-X, Kamis (2/6) di Lembang, Bandung.

Tim yang berjumlah 34 Engineers tersebut direncanakan akan diberangkatkan ke Korea Selatan pada bulan Juli 2011 mendatang. Tim yang terdiri dari Kemhan, TNI AU, ITB dan PTDI dikirim dalam rangka pelaksanaan tahap Technology Development Phase. Tahap ini merupakan bagian dari program pengembangan pesawat tempur KF-X/IF-X.

Pesawat tempur KF-X merupakan pesawat tempur baru generasi 4.5++ yang akan dikembangkan bersama antara Indonesia dan Korea Selatan.

"Tim Engineering asal Indonesia yang ditugaskan di sana harus benar-benar profesional, tangguh, penuh motifasi, inisiatif serta berdedikasi tinggi. Untuk mencapai hal tersebut, maka diperlukan pembekalan disamping agar setiap anggota Tim memiliki pemahaman yang sama mengenai apa yang menjadi tugas dari Tim selama di Korea Selatan," ungkap Eris.

Tahun 2020, Indonesia Akan Produksi Kapal Selam

TEMPO Interaktif, Jakarta - Meski pemerintah menargetkan industri pertahanan sudah terbangun pada 2024, Indonesia diharapkan sudah bisa memproduksi kapal selam sendiri pada 2020. Untuk itu, mulai tahun ini Indonesia akan mulai melakukan alih teknologi untuk pembuatan kapal tersebut.

“Tahun ini kita akan kirim insinyur-insinyur untuk memulai proses alih teknologi,” ujar Kepala Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan, Laksamana Muda Susilo, kepadaTempo, Senin, 6 Juni 2011.

Tahap awal proses alih teknologi dilakukan dengan mengirimkan sumber daya manusia dari Indonesia untuk terlibat dalam perakitan kapal selam yang dipesan oleh pemerintah ke negara produsen kapal itu. Tahap berikutnya dari alih teknologi adalah perakitan dan produksi sebagian komponen kapal selam di Indonesia.

Susilo mengatakan tahun ini Indonesia berencana memesan dua kapal selam. Pada pemesanan berikutnya diharapkan perakitan salah satu unit yang dipesan bisa dilakukan di tanah air walaupun komponen dan alat-alat utamanya masih diimpor. "Misalnya kita beli tiga, yang dua diproduksi di sana (negara produsen), satu lagi kita rakit di sini," ujarnya.

Susilo mengatakan saat ini potensi pengembangan kapal selam di Indonesia memang belum ada. Industri kapal di dalam negeri belum menguasai teknologi pembuatan kapal selam maupun sumber daya manusia berupa tenaga ahli. Persoalan lain yang dihadapi untuk mengembangkan industri ini adalah investasi yang diperlukan sangat besar.

Indonesia, kata dia, juga belum memiliki galangan kapal dan kelengkapannya dengan kapasitas yang cukup besar untuk membangun kapal selam. Meskipun ada galangan yang cukup besar, diperlukan perbaikan dan penambahan fasilitas. "Biaya untuk membangun galangan kapal ini lebih besar dari biaya untuk pembelian satu unit kapal selam," kata Susilo.

Juru Bicara Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) Silmy Karim mengatakan komite bersama Kementerian Pertahanan akan mendorong beberapa kebijakan untuk mendukung pertumbuhan industri pertahanan nasional. Salah satunya yang akan diusulkan adalah pembebasan bea masuk sparepart untuk industri pertahanan.

Ini dilakukan untuk memicu produksi alat pertahanan oleh perusahaan-perusahaan di dalam negeri. "Sekarang kami sedang menginventarisir komponen apa saja yang perlu diberi pembebasan bea masuk," katanya. Kementerian akan meminta agar peraturan pembebasan dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan khusus komponen pertahanan.

Pemerintah Siapkan Dana US$ 1 Milyar Untuk Membeli Kapal Selam

JAKARTA - Pemerintah menyiapkan anggaran lebih dari US$ 1 miliar (sekitar Rp 8,6 triliun) untuk membeli kapal selam TNI AL. Kepala Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan, Laksamana Muda TNI Susilo, mengatakan rencana pembelian kapal selam sudah dianggarkan sejak 2005. Anggarannya, "Tidak lebih dari US$ 2 miliar," kata Susilo kepada Tempo, Minggu (5/6).

Pada 2005, pemerintah hanya menganggarkan US$ 700 juta, dengan asumsi harga kapal selam US$ 350-400 juta per unit. Seiring dengan berjalannya waktu, anggaran pun bertambah.

Untuk tahap awal, akan dipesan dua kapal selam untuk memperkuat armada TN AL. "Tahun ini kami harapkan bisa eksekusi," ujar Susilo. Sebelumnya, KSAL Soeparno, menyebutkan bahwa TNI AL membutuhkan minimal enam kapal selam.

Susilo menambahkan, idealnya TNI AL memiliki sepuluh kapal selam untuk menjaga wilayah laut Indonesia. Tiga unit untuk disiagakan di kawasan timur, tengah, dan barat perairan Indonesia. Tiga lainnya untuk pelatihan. Sisanya, "Cadangan jika kapal lain diperbaiki," kata dia.

Ditanya mengenai harga per-unit, Susilo enggan menyebutkan harga kapal selam yang akan dipesan. Susilo hanya mencontohkan kapal selam Scorpene produk Prancis yang dibeli Malaysia dengan harga 550 juta euro atau sekitar US$ 800 juta. "Tergantung kelengkapannya. Sekarang masih pembahasan teknis," katanya. Kapal selam TNI AL itu bakal dilengkapi senjata, seperti torpedo dan peluru kendali

Rusia Mundur dari Tender Kapal Selam RI

Kapal selam produksi DSME Korea Type 209-1450 Mod yang dipamerkan dalam Indodefence 2010 

Pembelian Kapal Selam TNI dalam Tahap Memilih Negara Produsen

TEMPO Interaktif, Jakarta - Tim Evaluasi Pengadaan (TEP) Kementerian Pertahanan saat ini tengah menggodok rencana pembelian kapal selam untuk memperkuat armada TNI Angkatan Laut. Penggodokan sudah memasuki tahap memilih satu di antara tiga negara produsen yang telah mengajukan penawaran. "Tiga negara itu adalah Jerman, Prancis, dan Korea," kata Kepala Staf TNI AL, Laksamana TNI Soeparno kepadaTempo, Minggu, 5 Juni 2011.

Sebelumnya, ada empat negara yang mengajukan penawaran kepada TNI. Namun, satu negara produsen, yakni Rusia, akhirnya mundur karena produk kapal selam yang ditawarkan tak sesuai dengan spesifikasi teknis yang dibutuhkan TNI AL. "Mereka menawarkan kapal selam besar," ujar Soeparno. Kapal selam yang dibutuhkan TNI AL, kata dia, tidak terlampau besar dan yang sesuai dengan kondisi perairan Indonesia.

Selain itu, pembelian kapal selam juga disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. "Kalau kapal selam besar, anggarannya tidak mencukupi," ujarnya. Sayangnya, Soeparno enggan menyebut berapa jumlah anggaran yang disiapkan untuk membeli kapal selam itu. Namun, menurut dia, rencana membeli kapal selam sudah dianggarkan sejak tahun 2005 lalu.

Sebelumnya, Kepala Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan, Laksamana Muda TNI Susilo mengatakan bahwa pada tahun ini pemerintah setidaknya akan membeli dua unit kapal selam. "Tahun ini kami harapkan bisa eksekusi," kata Susilo di kantornya, Jakarta, akhir Mei lalu.

Senada dengan Soeparno, Susilo mengatakan pembelian kapal selam disesuaikan dengan anggaran yang tersedia, mengingat mahalnya harga kapal selam. Ia mencontohkan kapal selam jenis Scorpene produk Prancis yang dibeli oleh negeri jiran, Malaysia, harganya mencapai 550 juta Euro atau lebih dari US$ 700 juta. Selain Prancis yang menawarkan Scorpene, Jerman menawarkan kapal selam jenis U-209 dan Korea Selatan menawarkan Chang Bogo.

Menurut Soeparno, TNI AL paling tidak membutuhkan sekurang-kurangnya enam buah kapal selam. Saat ini, TNI AL baru memiliki dua kapal selam, yakni KRI Cakra dan KRI Nanggala yang dimiliki sejak tahun 1980-an. Itu pun, KRI Cakra masih dalam perbaikan dan baru rampung Januari tahun depan. Untuk memenuhi jumlah miminal itu, "TNI AL butuh empat buah kapal selam lagi," katanya.

Namun, untuk dapat memenuhi jumlah ideal itu masih dibutuhkan waktu yang cukup lama. Pasalnya, setelah dipesan, proses pembuatan kapal selam butuh waktu bertahun-tahun. "Minimal tiga tahun," ujarnya.